banner 728x250

PT. Bank NTB Syariah Bima Tanggapi Unjuk Rasa LSM LPPK dan LP KPK

  • Bagikan

Lensa Pos NTB, Bima – Koalisi LSM LPPK NTB dan LP KPK melakukan demonstrasi di PT. Bank NTB Syariah Bima. Demonstrasi ini merupakan lanjutan aksi sebelumnya yang digelar pada hari senin dan rabu lalu.
LSM tersebut menuntut beberapa hal yaitu, Penyertaan modal 50 Milyar, Transparansi penggunaan CSR dan persoalan pemblokiran dana BUMD milik PD. Wawo.

Dalam orasinya jumat tadi (03/09), ketua LP KPK Amirullah, S.Ikom menuding bahwa diduga kuat PT. Bank NTB Syariah melakukan konspirasi terkait penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Selain itu, mereka menuding tertutupnya pengelolaan CSR di Bank daerah ini. “Kami menduga terjadi persekongkolan dalam pengelolaan di perbankan ini, kami juga meminta DPRD tidak memberikan penyertaan modal lagi kepada Bank daerah ini yang sekarang sedang dibahas raperdanya ” ujar Amirullah.

Setelah beberapa waktu melakukan orasi bergantian oleh kedua LSM akhirnya aparat pengamanan memediasi pertemuan antara LSM dengan pihak PT. Bank NTB syariah cabang Bima. Dari pihak Bank NTB dihadiri oleh Branch Manager, Abdul Hafith dan juga Deputi Branch Manager Erni Rosdiana yang digelar diruang Branch Manager Bank NTB syariah Bima. Saat keluar dari ruangan, kepada media Amirullah mengatakan tidak puas dengan penjelasan pihak Bank NTB syariah terkait tuntutan unjuk rasa mereka.
Sementara itu, pihak PT. Bank NTB Syariah Bima melalui Branch manager Abdul Hafith mengatakan “jadi tuntutan perwakilan aksi demo yang meminta data bukti administrasi dan transaksi penyertaan modal tentu saja tidak bisa serta merta dipenuhi mengingat ketentuan mengenai kerahasiaan bank, ” jalas Abdul Hafith.

Terkait kerahasiaan diatur berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan terkait dengan rahasia Bank, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Penjelasan angka 50 Milyar merupakan rencana penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019, dan untuk posisi Modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemegang Saham lainnya bisa dilihat pada Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank NTB Syariah melalui situs www.bankntbsyariah.co.id

Silahkan di akses informasinya di situs resmi Bank NTB syariah, termasuk publikasi kegiatan penyaluran CSR, Insya Allah disana jelas” ungkapnya. “Terkait dengan CSR pihak Bank tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan penyalurannya tentunya selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah.”

“Sedangkan mengenai dana KUR untuk sementara waktu tidak berjalan karena keputusan pusat atau kementrian, nah kita Bank NTB Syariah punya pengganti KUR, namanya Tunas”. Ia juga menjelaskan “Tunas merupakan produk yang dibuat Bank NTB Syariah hampir sama dengan KUR, inilah yang saat ini terus dipasarkan Bank NTB Syariah, terbukti di Bima saja sudah cukup banyak masyarakat yang terbantu oleh program produk Tunas dalam bidang peternakan dan pertanian”. “inilah salah satu bentuk bagaimana Bank ingin terus dapat berkontribusi untuk pembangunan daerah dan masyarakat” tandas Abdul Hafith.

Ditempat yang sama, Deputi Branch Manager Erni Rosdiana juga memberikan tanggapan terkait persoalan pemblokiran rekening PD. Wawo yang menjadi salah satu tuntutan massa aksi, dia menjelaskan pemblokiran dan penolakan pembayaran dana PD Wawo, namun karena adanya situasi perubahan pengurus PD Wawo tersebut sehingga kami tidak bisa memberikan pencairan dana kepada pengurus yang tidak menjabat lagi.

“Jadi ini harus diluruskan, tidak benar kami dituding merugikan petani garam, kami justru menjalankan prinsip kehati-hatian perbankan sesuai prosedur dan ketentuan pengambilan dana tersebut berdasarkan mekanisme yang berlaku, ” jelas Erni.
Saat ditanya berapa nilai didalam rekening perusahaan PD. Wawo, pihak Perbankan tidak bisa menyampaikan karena itu merupakan rahasia bank sesuai UU no. 10 tahun 1998. (TIM)

  • Bagikan