Lensa Pos NTB, Kota Bima – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Asisten III Setda Kota Bima, Drs. Muhammad Saleh, membuka secara resmi kegiatan Rekonsiliasi Data dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Triwulan IV Tahun 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bima, Selasa (23/12/2025).
Kegiatan rekonsiliasi ini dihadiri oleh Asisten I Setda Kabupaten Bima, Kepala KPPN Bima, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Kepala Dinas Sosial Kota Bima, Sekretaris BKPSDM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima, Dinas Dukcapil Kota Bima, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.
Dalam sambutannya, Asisten III Setda Kota Bima, Muhammad Saleh, menyampaikan bahwa rekonsiliasi data dan iuran JKN merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap semester. Menurutnya, rekonsiliasi berbasis data sangat penting untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan data antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
“Terkadang terjadi perbedaan data antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, rekonsiliasi perlu dilakukan secara bertahap agar program JKN dapat berjalan secara maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan dapat bekerja secara optimal apabila data yang diberikan oleh para pemangku kepentingan telah akurat dan mutakhir. Rekonsiliasi ini merupakan rekonsiliasi terakhir di tahun 2025, sehingga diharapkan pada tahun 2026 tidak lagi ditemukan kendala dalam penyelenggaraan JKN.
“Semoga berbagai kekurangan di tahun 2025 tidak terulang kembali di tahun mendatang, sehingga pelayanan JKN dapat semakin baik,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten I Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd., menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun. Namun demikian, ke depan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dibenahi berdasarkan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima, I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha, menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus memastikan Program JKN memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Bima dan Kabupaten Bima, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar seluruh OPD terkait, mengingat keberhasilan Program JKN tidak terlepas dari dukungan penuh pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pendanaan.
“Meski dalam kondisi keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran, kita harus lebih efektif dalam memanfaatkan anggaran yang ada,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa secara angka cakupan, Kota Bima telah memenuhi target pemerintah dengan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 80 persen. “Keaktifan peserta inilah yang menjadi penentu utama masyarakat dapat menerima layanan JKN,” pungkasnya. (LP.NTB/TIM)
