Oleh: Andi Fardian, M.A., Ph.D. (Cand.) – Pengamat Sosial Politik
Lensa Pos NTB, OPINI – Salah satu kelemahan kita, orang Dompu adalah kita memiliki rasa bangga yang besar. Bangga karena daerah kita memiliki sejarah yang panjang. Bangga karena desa-desa kita memiliki sejarah dan keunikan. Bangga karena daerah kita memiliki potensi yang besar. Bangga karena ini dan itu. Tapi, rasa bangga itu sering kali tidak kita wujudkan dalam sikap yang nyata untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki untuk menjadi suatu objek yang bernilai ekonomis, yang jangka panjangnya dapat meningkatkan kesejateraan rakyat.
Kita juga bangga memiliki semboyan “Nggahi Rawi Pahu”. Tapi kita sering abai mengimplementasikannya dalam laku hidup kita, termasuk dalam membangun daerah. Kita sering kali hanya mampu sampai pada tahap “nggahi”, tapi malas dan enggan melanjutkannya dalam “rawi” dan “pahu”. “Nggahi Rawi Pahu” sering kali hanya kita jadikan formalitas dalam diskusi, wacana, atau diskurus.
Dalam pengembangan pariwisata juga begitu. Kita bangga dengan ini dan itu. Potensi kita banyak. Peluang kita banyak. Tapi data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata dalam PAD kita sangatlah kecil. Sangat kecil. Realisasi PAD kita pada tahun 2025 capai Rp141,37 Miliar. Sektor pajak daerah dan retribusi daerah memberi kontribusi yang besar, bahkan mencapai masing-masing 92 persen. Pariwisata? Tidak ada 5 persen-nya (koreksi saya jika salah).
Artinya, kita jauh dari kata maksimal dalam memberdayakan potensi pariwisata kita. Kita juga sudah lama terjebak pada keadaan, “Ah, ngapain kita kembangkan objek wisata. Toh, juga tidak ada wisatawan luar daerah yang berkunjung.” Menurut saya keliru. Tidak usah menunggu orang luar Dompu berkunjung, tapi kita orang Dompu yang berkunjung.
Salah satu sektor pengembangan wisata yang sedang naik daun adalah eduwisata. Desa-desa di Dompu yang memiliki cerita sejarah yang panjang, coba dikelola dengan baik, benar, dan maksimal sebagai desa budaya. Pada musim liburan atau jam pelajaran outing class, siswa-siswa di Dompu diminta untuk berkunjung ke desa-desa itu. Anak-anak itu bisa ber-eduwisata. Sekolah ditarik retribusi. Per bulan atau per tiga bulan bisa diprogramkan. Bulan ini ke desa A, tiga bulan ke depan ke desa B. Masyarakat pun bisa belajar. Apalagi semangat untuk mengulik identitas daerah pada masyarakat Dompu sangat tinggi. Tapi, ya, itu: kuncinya harus benar-benar serius dalam mengembangkan atau bahkan memulai dari nol. Dinas Pariwisata harus berperan besar di sini.
Jika ada daerah yang layak disebut paling konsisten mengembangkan pariwisata berbasis desa, maka Yogyakarta adalah contoh yang tepat. Hampir setiap tahun, desa-desa di Yogyakarta melahirkan objek wisata baru yang tumbuh dari kesadaran dan kreativitas masyarakatnya sendiri. Ketika ada sedikit potensi, entah itu bentang alam, tradisi lokal, atau sekadar lanskap sederhana, masyarakat dan pemuda tidak menunggu investor besar datang, melainkan langsung bergerak. Mereka mengolahnya menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi. Yang menarik, pengelolaannya tidak elitis. Retribusi masuk dikelola desa, hasilnya digunakan untuk pembangunan desa, dan sebagian lagi dibagi kepada masyarakat sebagai bentuk keadilan ekonomi. Inilah pariwisata yang tidak hanya menjual pemandangan, tetapi juga membangun kemandirian.
Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa Yogyakarta hidup dari kombinasi pariwisata, pendidikan, dan budaya. Pariwisata di Yogya bukan lagi sebagai industri, tapi sudah menjadi ekosistem sosial yang menghidupi banyak orang. Dari tukang parkir, pedagang kecil, pengelola homestay, hingga pelaku seni, semua terhubung dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan. Yang lebih penting lagi, masyarakat tidak menjadi penonton, melainkan aktor utama. Mereka memiliki rasa memiliki terhadap objek wisata yang mereka bangun sendiri. Inilah yang membuat pariwisata Yogya tidak mudah mati, karena akarnya tertanam kuat di masyarakat.
Nah, Dompu seharusnya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Bukan untuk meniru secara mentah, tetapi untuk memahami pola dan semangat di balik keberhasilannya. Jika perlu, Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu melakukan studi tiru langsung ke desa-desa wisata di Yogyakarta. Belajar bagaimana sebuah ide kecil bisa dikembangkan menjadi destinasi yang bernilai ekonomi. Belajar bagaimana kelembagaan desa dibangun untuk mengelola wisata secara transparan. Dan yang paling penting, belajar bagaimana membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola potensi bersama.
Sesungguhnya, banyak desa di Dompu yang memiliki potensi wisata yang belum tergarap secara serius. Pantai, perbukitan, tradisi lokal, hingga kearifan budaya adalah aset yang tidak ternilai. Namun selama ini, potensi itu sering kali berhenti pada pengakuan, tidak berlanjut pada pengelolaan. Di sinilah peran masyarakat dan pemuda menjadi krusial. Mereka harus didorong untuk melihat peluang, bukan sekadar potensi. Potensi tanpa inovasi hanya akan menjadi cerita, tetapi potensi yang diolah dengan kreativitas bisa menjadi sumber penghidupan. Yogyakarta adalah contoh yang nyata akan itu.
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan pariwisata berbasis desa. Pertama, membangun kesadaran kolektif masyarakat bahwa desa mereka memiliki nilai jual. Kesadaran ini penting, karena tanpa itu, tidak akan ada gerakan bersama. Kedua, membentuk kelembagaan pengelola yang jelas, seperti kelompok sadar wisata atau badan usaha milik desa yang profesional dan akuntabel. Di Dompu sudah ada Pokdarwis. Nah, Dinas Pariwisata mulai memberdayakan pokdarwis-pokdarwis itu secara berkesinambungan. Jangan hanya mendampingi ketika ada gubernur atau menteri yang datang ke Dompu.
Ketiga, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, terutama pemuda, dalam hal manajemen wisata, pemasaran digital, dan pelayanan pengunjung. Tanpa SDM yang siap, potensi hanya akan berhenti di atas kertas. Keempat, mengembangkan konsep wisata yang memiliki keunikan dan cerita. Wisata hari ini tidak cukup hanya indah, tetapi juga harus memiliki narasi. Orang datang bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk merasakan pengalaman. Setiap desa di Dompu saya lihat memiliki cerita sejarah. Itu perlu dikembangkan menjadi eduwisata bagi siswa-siswi di Dompu.
Kelima, membangun sistem distribusi manfaat yang adil, sehingga masyarakat merasakan langsung dampak ekonomi dari pariwisata. Jika masyarakat merasakan manfaat, maka mereka akan menjaga dan mengembangkan wisata tersebut dengan kesadaran penuh. Keenam, memperkuat kolaborasi antara desa, pemerintah daerah, dan pihak swasta tanpa menghilangkan peran utama masyarakat.
Pariwisata berbasis desa bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi gerakan sosial-ekonomi yang bertumpu pada kemandirian. Dompu tidak kekurangan potensi, yang kurang adalah keberanian untuk memulai dan konsistensi untuk mengelola. Belajarlah dari Yogya, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama. Jika masyarakat dan pemuda di Dompu mampu bergerak dengan semangat yang sama, maka bukan tidak mungkin desa-desa di Dompu akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang lahir dari pariwisata. Ayolah.
O ya, saya sering dikritik oleh orang-orang yang pesimistis, menganggap saya tidak apple to apple ketika membandingkan Dompu dengan Yogya. Oh, come on, kalian itu, kok, memelihara pesimistis. Kalau ada daerah yang jauh lebih maju, mengapa tidak kita jadikan sebagai contoh. Apa salah? Tapi, memang pola pikir itu sangat penting. Sudahi terjebak dalam pola pikir “Ah, sudahlah. Dompu ini ‘kan beda dengan Yogya. Dompu begini, Yogya begitu.” Saya menyebut ini sebagai pola pikir mencari-cari alasan dan pembenaran atas sikap malas. Kalau pola pikir tidak berubah, jangan pernah berharap pariwisata kita berkembang, apalagi maju. (**)
