Oleh: Andi Fardian, M.A., Ph.D. (Cand.) – Pengamat Sosial Politik
Lensa Pos NTB, OPINI – Seorang wartawan senior, beberapa waktu yang lalu menghubungi saya. Dia meminta saya untuk memberikan pandangan terkait tindakan memblokir jalan yang sudah membudaya di daerahnya. Kelompok masyarakat tertentu melakukan pemblokiran jalan, jika ada persoalan. Hampir segala persoalan disikapi dengan memblokir jalan, menebang pohon, dan membakar ban. Akibat pemblokiran jalan tersebut, arus lalu lintas menjadi terganggu. Kepentingan masyarakat banyak dikorbankan. Ada masyarakat sedang sekarat mau dibawa ke rumah sakit, terpaksa harus menunggu lama mendapatkan pertolongan, karena arus jalan terhambat. Budaya memblokir jalan sudah meresahkan kehidupan sosial-kemasyarakatan di daerah tersebut. Berikut kutipan pesan wartawan itu kepada saya, “Boleh saya minta tolong, mungkin adinda bisa coret-coret dalam bentuk tulisan. Bahwa saat ini di daerah saya, kebiasaan blokir jalan seakan sudah menjadi budaya. Ada masalah sedikit, blokir jalan. Ada masalah ini blokir jalan. Mungkin adinda bisa memberikan solusi, baik bagi pemerintah maupun masyarakat apa yang harus dilakukan sehingga kebiasaan blokir jalan ini bisa diminimalisir atau tidak lagi dilakukan. Maaf adinda mungkin solusi dan pemikiran adinda bisa mengurangi kasus blokir jalan. Saya ingin muat di media saya. Terima kasih.”Sejujurnya kalau diminta solusi, saya tak bisa. Persoalan ini sudah mengakar dan membudaya di daerah tersebut. Lagipula, seharusnya pemerintah setempat yang mencarikan solusinya. Ini sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, kok, tidak bisa diatasi. Apa peran pemerintah sejauh ini untuk mengatasi masalah tersebut? Tindakan dan pemikiran dangkal seperti itu sudah turun-temurun. Jadi, kalau diminta solusi, di samping saya tak punya kapasitas, juga sulit. Tapi, sulit bukan berarti tak bisa diselesaikan ‘kan. Kalau diminta untuk memberikan pemikiran atas fenomena destruktif semacam itu, saya upayakan bisa.
Tindakan masyarakat tertentu yang memblokir jalan umum memaksa saya untuk membandingkan daerah dan masyarakat tersebut dengan daerah-daerah di Pulau Jawa. Saya tidak pernah melihat ada masyarakat di Jawa, setidaknya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat yang memblokir jalan umum dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Sebesar apapun masalah dalam masyarakat, mereka tidak pernah mengambil cara-cara dangkal seperti itu. Mereka malu jika menyelesaikan masalah dengan cara dangkal, bodoh, dan tidak terdidik. Saya melihat bahwa masyarakat di sini adalah masyarakat yang beradab dan terdidik. Sehingga mereka memilih cara yang elegan, terdidik, dan tidak merugikan kepentingan umum. Tindakan masyarakat yang suka memblokir jalan sering ditertawakan dan disindir oleh orang-orang di pulau Jawa. Hal tersebut seharusnya menjadi bahan bermawas diri. Apa tidak mau ditertawakan?Tindakan memblokir jalan datang dari pemikiran yang dangkal dan tidak terdidik. Mereka berpikir bahwa dengan memblokir jalan dapat menyelesaikan permasalahan, padahal tidak. Justru menambah masalah baru. Saya kira menjadi penting untuk menjadi masyarakat yang terdidik dan cerdas dalam menyelesaikan masalah.
Tindakan semacam itu, menurut budayawan sekaligus dosen UGM, Profesor Kuntowijoyo, adalah tindakan mitos gaya baru. Tindakan memblokir jalan, menebang pohon, membakar ban, dan semacamnya adalah tindakan yang didorong oleh pemikiran yang dangkal dan tidak masuk akal. Tindakan pemblokiran jalan sangat merugikan masyarakat umum. Jalan lintas kabupaten jelas terhambat. Perekonomian masyarakat tentu terganggu. Urusan sosial, budaya, kesehatan dan politik jelas terhambat akibat tindakan tidak cerdas itu. Apakah pelaku pemblokiran jalan tidak tahu akibat dari tindakannya itu? Mereka tahu. Hanya saja keegoisan dan kedangkalan dalam berpikir mendorong eksistensi tindakan tersebut. Kalau ada pemblokiran jalan dan tindakan premanisme semacamnya, saya teringat Pak Harto. Saya yakin kalau Pak Harto masih memimpin, mereka yang melakukan tindakan seperti itu akan dihabisi. Lebih baik dihabisi, daripada menganggu masyarakat luas. Untuk menyikapi tindakan semacam itu, aparat perlu bersikap tegas. Yang macam-macam seperti itu, diselesaikan saja. Daripada bikin masalah terus.
Ada beberapa hal yang menyebabkan tindakan pemblokiran jalan membudaya di daerah tersebut. Pertama, rendahnya wibawa tokoh masyarakat setempat. Bahasa kasarnya adalah tokoh masyarakat kurang mendapatkan penghargaan dari masyarakat. Tokoh masyarakat seharusnya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Nasehat dan arahannya disegani. Masyarakat pasti mengikuti nasehatnya. Hanya saja di daerah tersebut sepertinya tidak lagi disegani. Tokoh masyarakat tidak lagi memiliki pengaruh yang kuat. Mengapa? Karena tokoh masyarakat tidak memiliki sikap yang bijaksana dalam hidup bermasyarakat. Wibawa mereka sudah tergerus. Tokoh masyarakatnya ikut berpolitik kotor. Mereka bukannya menjadi tempat bagi masyarakat untuk meminta solusi dari masalah-masalah, justru ikut terlibat memperkeruh permasalahan dan masuk dalam salah satu kubu yang bertikai. Tokoh masyarakat tidak lagi memiliki wibawa. Sehingga ketika dia memberi nasehat, masyarakat tidak mau menurut.
Kedua, tokoh agama yang ceramahnya tidak lagi menyejukkan. Ceramah tokoh agama seharusnya menjadi pedoman bagi penyelesaian masalah dalam masyarakat. Nyatanya, masyarakat tetap pada tindakan memblokir jalan. Artinya, apa yang disampaikannya tidak lagi memberi pengaruh pada masyarakat. Mengapa? Boleh jadi tokoh agama tidak netral dan menyiarkan ajaran agama dengan cara yang keliru. Ingat! Salah satu tolok ukur keberhasilan ceramah agama adalah mampu berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. Sebaliknya, kalau tidak? Berarti tokoh agama di daerah tersebut harus mengevaluasi materi dan metode penyampaikan ajaran agama. Boleh jadi cara menyampaikannya tidak mampu melunakkan hati masyarakat.
Ketiga, tokoh pemuda kurang cerdas. Pemuda seyogianya memiliki peran membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat dengan kapasitas dan keilmuannya. Lantas, mengapa masih ada pemblokiran jalan? Boleh jadi pemuda-pemuda di daerah tersebut hanya fokus pada pencitraan diri untuk meneguhkan eksistensinya di masyarakat, tanpa peduli terhadap perannya membawa perubahan dan kemajuan berpikir dan bertindak bagi masyarakat secara luas.
Keempat, rendahnya wibawa pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah memiliki wibawa yang tinggi, masyarakat pun akan menurut. Masyarakat akan segan melakukan tindakan anarkis. Hanya saja kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah tersebut sedang krisis, sehingga masyarakat mengambil tindakan sendiri. Masyarakat tidak peduli dengan pemerintah setempat.
Kelima, pemerintah daerah tidak tegas. Untuk menghadapi persoalan sosial-kemasyarakatan seperti ini, pemerintah perlu bersikap tegas. Tegas bukan hanya di mulut, tapi harus dalam bersikap dan mengambil tindakan. Kalau ada yang macam-macam menganggu ketertiban masyarakat, selesaikan! Keenam, pemerintah kurang dipercaya. Kalau pemerintah dipercaya mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya, masyarakat tidak akan mengambil sikap dan tindakan sendiri untuk mencari jalan penyelesaian. Pemblokiran jalan, boleh jadi, adalah ungkapan kekesalan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan pelbagai persoalan di masyarakat.
Apa solusi yang menurut saya tepat untuk menyelesaikan penyakit masyarakat seperti itu? Yang paling utama adalah selesaikan dengan cara yang dianggap perlu. Pakai cara Pak Harto. Pemerintah jangan lemah. Paralel dengan itu, pemerintah setempat harus dapat dipercaya. Jangan terjebak pada formalitas birokrasi untuk menghabiskan anggaran. Coba perbanyak turun ke masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat bisa didengar. Solusi lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda harus memiliki wibawa. Kalian harus mampu memberi contoh dan teladan yang baik dalam hidup bermasyarakat. Jangan berpolitik kotor. Jangan urus perut dan kepentingan sendiri. Jangan mengajak orang berperang dalam berceramah. Kalau mau masyarakat menurut dan segan, kalian harus terlebih dahulu memberi contoh. Jangan justru kalian yang memimpin aksi memblokir jalan. Itu tindakan goblok dan bodoh. Selain itu, masyarakat tentu saja harus terdidik dan cerdas, sehingga dapat bersikap dengan tepat dan tidak merugikan orang.
O iya, para politisi di daerah tersebut juga harus berperan menenangkan masyarakat. Jangan urus perut sendiri terus. Jangan urus partai terus. Jangan urus bagaimana caranya menang di pilleg selanjutnya terus. Jangan sibuk bentuk tim kampanye terus. Belum apa-apa sudah bikin grup pencalonan bupati dan gubernur. Mana pengaruh kalian? Politisi, kok, urus perut sendiri dan pencitraan terus. Sering-seringlah turun ke masyarakat. Jangan hanya turun pada saat ada maunya. Itu sikap tak tahu diri namanya. (**)
