Jakarta, Lensa Pos NTB – Langkah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang belakangan aktif menunjukkan kondisi gudang beras Bulog kepada berbagai kalangan menuai sorotan tajam dari ekonom konstitusi Defiyan Cori.
Setelah sebelumnya mengajak aktivis mahasiswa, kali ini Mentan Amran turut menggandeng sejumlah pengamat politik untuk melihat langsung stok beras di gudang Bulog pada Kamis (23/4).
Dalam kesempatan tersebut, Amran menyebut penuhnya gudang sebagai indikator kuat bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras. Namun, pernyataan tersebut dinilai terlalu gegabah oleh Defiyan Cori. Ia mempertanyakan logika yang digunakan dalam menarik kesimpulan dari kondisi stok beras saat ini.“Cara berpikir seperti ini perlu diuji. Tidak bisa serta-merta menyimpulkan swasembada hanya dari gudang yang penuh,” tegas Defiyan, Sabtu (25/4).
Defiyan juga mengkritisi klaim pemerintah terkait ketersediaan beras nasional yang disebut mencapai lebih dari 5 juta ton. Menurutnya, angka tersebut belum tentu mencerminkan hasil produksi dalam negeri secara murni.Ia bahkan menilai perbandingan yang dilakukan Amran dengan keberhasilan swasembada beras di era Orde Baru tidak tepat secara historis. “Membandingkan kondisi sekarang dengan era Presiden Soeharto jelas tidak sebanding. Saat itu, butuh waktu belasan tahun untuk mencapai swasembada, dengan jumlah penduduk yang jauh lebih kecil,” ujarnya.
Sebagai perbandingan, Defiyan menyebut jumlah penduduk Indonesia saat ini telah mencapai lebih dari 280 juta jiwa, jauh meningkat dibandingkan sekitar 147 juta jiwa pada era 1980-an. Dengan beban kebutuhan pangan yang jauh lebih besar, ia menilai klaim swasembada dalam waktu singkat perlu dikaji lebih dalam.
Defiyan juga mempertanyakan sumber beras yang memenuhi gudang Bulog. Ia menduga, stok tersebut tidak sepenuhnya berasal dari produksi terbaru dalam negeri. “Perlu ditelusuri, apakah benar semua stok itu hasil produksi petani saat ini, atau justru berasal dari impor tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Menurutnya, indikator utama swasembada bukan sekadar ketersediaan stok, melainkan tidak adanya ketergantungan pada impor. “Kalau masih ada impor, tentu klaim swasembada itu belum bisa disebut objektif,” pungkasnya.
Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap narasi swasembada beras yang saat ini digaungkan pemerintah, sekaligus mendorong perlunya transparansi data dan kajian yang lebih komprehensif. (Sumber : Humas MIO DKI Jakarta/ EDO L.)
