Kota Bima, Lensa Pos NTB – Pengelolaan kekayaan negara dan kewaspadaan terhadap penipuan lelang menjadi topik penting yang perlu diketahui masyarakat. Melalui program Podcast Lensa Pos NTB Channel, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima, H. Imam Ahmadi, SE., MM., sebagai narasumber untuk mengedukasi publik mengenai tugas, fungsi, dan layanan KPKNL.
Perbincangan dipandu oleh host Abdul Syukur, ST., dengan mengangkat isu yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aset negara dan kepentingan masyarakat.Dalam podcast tersebut, Imam Ahmadi menjelaskan ruang lingkup peran KPKNL, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga aset negara lainnya.
Pengelolaan yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi hal penting agar aset negara terdata dengan baik, terjaga keberadaannya, serta dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan. Upaya ini juga memerlukan sinergi antara KPKNL, pemerintah daerah, dan instansi pengguna BMN agar kekayaan negara memberikan manfaat yang lebih besar.
Tak hanya membahas aset negara, layanan lelang resmi juga menjadi sorotan dalam Podcast Lensa Pos NTB Channel. Masyarakat perlu mengetahui bahwa lelang melalui KPKNL dapat diikuti oleh masyarakat umum sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Pemahaman mengenai mekanisme, prosedur, dan persyaratan lelang menjadi bekal penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara tepat serta memahami hak dan kewajibannya selama proses berlangsung.
Di sisi lain, masyarakat diingatkan agar tidak mudah percaya terhadap tawaran lelang yang mencurigakan dan mengatasnamakan lembaga resmi. Informasi lelang perlu diperiksa melalui kanal resmi, sementara permintaan transfer ke rekening pribadi atau penawaran yang tidak dapat diverifikasi patut diwaspadai. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak terjebak modus penipuan yang dapat merugikan secara finansial.
Melalui Podcast Lensa Pos NTB Channel, diharapkan masyarakat semakin mengenal keberadaan dan layanan KPKNL Bima, sekaligus memahami pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan bertanggung jawab. Dialog ini juga menjadi ruang edukasi publik untuk mendorong transparansi, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan resmi. Dengan informasi yang tepat, kekayaan negara diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga mampu memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (Editor: Abdul Syukur)
