Kota Bima, Lensa Pos NTB — Kabar menggembirakan datang dari sektor ketahanan pangan Kota Bima. Dalam kurun waktu satu tahun, pemerintah daerah berhasil menekan jumlah kelurahan rentan rawan pangan dari 12 kelurahan pada 2025 menjadi hanya 5 kelurahan pada 2026. Artinya, tujuh kelurahan berhasil keluar dari kategori rentan berdasarkan hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Capaian tersebut merupakan hasil intervensi dan kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan kerentanan pangan, kemiskinan, dan gizi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, Gufran AH, S.Pd., M.Si., menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, DP3A, DPPKB, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, serta elemen masyarakat lainnya.
Sebagai tindak lanjut, tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima turun langsung ke Kelurahan Melayu dan Manggemaci, Rabu (4/11/2026). Kunjungan dipimpin Gufran, didampingi Sekretaris Dinas Syarif Hidayatullah dan tim teknis. Kedua kelurahan tersebut termasuk dalam lima wilayah yang masih kategori rentan rawan pangan. Dari hasil komunikasi dengan pemerintah kelurahan, teridentifikasi sejumlah persoalan utama, yakni kemiskinan, stunting, dan keterbatasan akses air bersih. Gufran menyebutkan, sebagian masyarakat perkotaan masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan pangan bergizi juga ikut terpengaruh.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting Kota Bima tercatat sebesar 9 persen, lebih rendah dibandingkan standar nasional 14 persen. Pemerintah terus memperkuat penanganan melalui bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), pemberian makanan tambahan bergizi seperti telur, susu, kacang hijau dan abon, serta pendampingan keluarga melalui program orang tua asuh yang melibatkan ASN dan perangkat daerah. Sementara itu, persoalan air bersih masih menjadi tantangan, terutama di wilayah pesisir dan perbukitan seperti Melayu, Tanjung, Dara, Paruga, Ule, Sambinae, Panggi dan Rontu. Bahkan, sebagian warga terkadang harus menunggu dua hingga tiga hari untuk mendapatkan aliran air yang lancar.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan yang cukup dan bergizi, serta didukung oleh lingkungan yang sehat dan ketersediaan air bersih,” tegas Gufran. Ia berharap, keberhasilan menekan tujuh kelurahan keluar dari zona rentan menjadi motivasi untuk memperkuat intervensi di lima kelurahan yang masih membutuhkan perhatian. Pemerintah Kota Bima berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB, perangkat daerah, pemerintah kelurahan dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, merata dan berkelanjutan. (Tim)
