BIMA, LENSA POS NTB – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menunjukkan sikap tegas dalam perkara narkotika yang menyeret mantan Kapolres Bima Kota, Didik Putra Kuncoro, S.I.K., M.Si. Tak tanggung-tanggung, JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar dalam perkara dugaan permufakatan jahat peredaran narkotika.
Tuntutan berat tersebut didasarkan pada penilaian JPU terhadap peran terdakwa dalam rangkaian peredaran gelap narkotika. Dalam pertimbangan yang memberatkan, jaksa menegaskan bahwa terdakwa seharusnya menjalankan tugas sebagai anggota Polri untuk melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkoba, bukan justru menyalahgunakan kedudukan serta kepercayaan yang melekat pada dirinya untuk mendukung tindak pidana narkotika.
Fakta lain yang menjadi sorotan adalah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total 488,496 gram. Menurut JPU, jumlah tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Kota dan Kabupaten Bima, serta masa depan generasi muda apabila sampai beredar luas. Jaksa juga menilai perbuatan terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Dalam tuntutannya, JPU turut mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya poin ketujuh mengenai penguatan reformasi hukum serta pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan dinilai tidak kooperatif selama persidangan juga menjadi hal yang memberatkan. Sementara itu, satu-satunya hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan.
Atas dasar tersebut, JPU menyatakan Didik Putra Kuncoro bersama sejumlah pihak lainnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat dalam peredaran narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram, sebagaimana dakwaan pertama Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta ketentuan penyesuaian pidananya.
Selain tuntutan penjara seumur hidup, jaksa meminta denda Rp1 miliar, dengan ketentuan pengganti pidana penjara selama 190 hari apabila denda tidak dapat dibayar sesuai ketentuan. JPU juga menuntut uang tunai sebesar Rp2,8 miliar dirampas untuk negara. Kini, tuntutan berat tersebut menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bima sebelum menjatuhkan putusan. (TIM)
