KUPANG, LENSA POS NTB – Penanganan dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang pejabat publik berinisial YL memasuki babak baru. Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meningkatkan penanganan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Melalui Tim Joint Investigasi, penyidik kini mengintensifkan pengumpulan alat bukti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Tak tanggung-tanggung, sebanyak 18 orang saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan guna mengungkap fakta hukum dalam perkara tersebut. Perkembangan ini disampaikan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., dalam keterangan pers kepada awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Sabtu (21/11/2026).
Sebelum memasuki tahap penyidikan, Tim Joint Investigasi telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan, termasuk memeriksa 13 orang yang terdiri dari korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi. Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti awal berupa satu unit telepon genggam milik korban dan satu potong celana yang selanjutnya dikirim ke Laboratorium Forensik untuk menjalani pemeriksaan secara ilmiah. Selain itu, lima orang saksi telah menjalani pemeriksaan tambahan. Seluruh hasil penyelidikan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan dan dibahas melalui gelar perkara sebagai dasar peningkatan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.
Langkah penyidik semakin intensif setelah Tim Joint Investigasi melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah dinas YL pada Jumat malam (20/11/2026). Dari kegiatan tersebut, sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara turut diamankan, yakni satu buah kasur busa, dua buah bantal, satu buah baju kaos, satu buku mutasi piket, serta satu botol minyak kayu putih. Pada hari yang sama, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, ibu kandung korban, dan adik kandung korban untuk mendalami keterangan serta melengkapi kebutuhan pembuktian.
Seluruh barang yang disita akan menjadi bagian dari proses pendalaman penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.Untuk memperkuat pembuktian, penyidik juga telah meminta keterangan sejumlah ahli, meliputi ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, serta dokter ahli forensik. Sementara itu, pemeriksaan terhadap YL dijadwalkan berlangsung pekan depan setelah izin pemeriksaan diterbitkan. Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menegaskan bahwa penyidik terus melengkapi kebutuhan pembuktian melalui pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan, serta permintaan keterangan ahli. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan atas tekanan maupun kepentingan pihak tertentu.
Di tengah perkembangan penyidikan tersebut, Polda NTT juga menerima audiensi dari Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAPB) bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan pada Sabtu (21/11/2026). Dalam pertemuan itu, para perwakilan aliansi menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan agar dugaan perkara tersebut diusut secara tuntas. Polda NTT menghargai perhatian dan partisipasi masyarakat sebagai bentuk pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum. Kabidhumas menegaskan, Kapolda NTT telah memberikan ruang dan kewenangan kepada Tim Joint Investigasi untuk bekerja secara independen tanpa intervensi dari pihak mana pun, sehingga seluruh proses berjalan berdasarkan fakta dan alat bukti.Polda NTT memastikan penanganan perkara tersebut akan terus dikawal hingga tuntas dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Masyarakat juga diajak ikut mengawasi proses hukum secara bijak serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan peningkatan status ke tahap penyidikan, pemanggilan 18 saksi, penggeledahan rumah dinas, penyitaan sejumlah barang, hingga rencana pemeriksaan YL pekan depan, penanganan perkara ini kini memasuki tahapan penting. Polda NTT menegaskan komitmennya mengungkap perkara secara terang dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan perlindungan korban serta menghormati hak-hak semua pihak dan asas praduga tak bersalah. (Sumber: Humas Polda NTT)
