JAKARTA, LENSA POS NTB – Tragedi jatuhnya helikopter pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan menjadi perhatian serius Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Hj. Mahdalena, S.S., M.M. Ia mendesak pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera melakukan audit menyeluruh terhadap standar keselamatan operasi penanggulangan bencana, terutama penggunaan armada penerbangan.
Mahdalena menegaskan, keselamatan personel yang bertugas di garis depan penanggulangan bencana harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, setiap operasi kemanusiaan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan, terlebih ketika petugas harus menghadapi risiko tinggi di tengah kondisi alam dan medan operasi yang berat.
Keselamatan nyawa para petugas di garis depan tidak boleh dikompromikan dengan alasan apa pun. Negara harus memastikan setiap operasi penanggulangan bencana dilaksanakan dengan standar keselamatan yang ketat,” tegas Mahdalena.
Desakan tersebut menyusul kecelakaan helikopter pemadam karhutla jenis Eurocopter EC225LP Super Puma dengan registrasi VH-HGM di perairan Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Minggu (8/11/2026). Helikopter tersebut mengalami kecelakaan saat melakukan manuver pengambilan air menggunakan bambi bucket.
Insiden itu mengakibatkan gugurnya Helicopter Landing Officer (HLO), Yayan Supyansuri. Bagi Mahdalena, peristiwa tragis tersebut tidak boleh berhenti sebatas proses investigasi kecelakaan, tetapi harus menjadi momentum pembenahan serius sistem keselamatan operasi kebencanaan.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebenarnya telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan keselamatan personel penanggulangan bencana. Di antaranya Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, serta regulasi lainnya yang mengatur perlindungan petugas dan mitigasi risiko di lapangan.
Namun, menurutnya, keberadaan aturan harus dibarengi penerapan yang konsisten dan pengawasan yang ketat.”Regulasi keselamatan tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Semua ketentuan harus benar-benar diterapkan, mulai dari pemetaan risiko, perlindungan personel, hingga pengawasan kelaikan peralatan dan armada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahdalena mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret, di antaranya melakukan audit kelaikan terbang (airworthiness) secara independen terhadap helikopter yang digunakan dalam operasi pemadaman karhutla.
Armada yang memiliki potensi risiko harus dievaluasi secara menyeluruh dan, apabila diperlukan, dihentikan sementara operasionalnya sampai dinyatakan memenuhi standar keselamatan. Ia juga meminta penguatan manajemen risiko serta pembatasan jam tugas penerbangan (flight duty period) bagi pilot dan kru guna mencegah kelelahan fisik saat menjalankan misi berisiko tinggi.
Mahdalena menegaskan, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan setiap personel yang mengabdikan diri dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Jangan sampai pengorbanan para petugas di lapangan justru dibayangi lemahnya pengawasan dan penerapan standar keselamatan.
“Negara dan BNPB wajib memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang mempertaruhkan nyawa di garis depan penanggulangan bencana. Jangan sampai ada korban jiwa berikutnya akibat kelalaian dalam pengawasan dan penerapan standar keselamatan,” tegasnya. (Tim)
