KOTA BIMA, LENSA POS NTB – Komitmen memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus ditunjukkan Kapoksi Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Mahdalena, SS, MM. Melalui kegiatan Diseminasi Wajib Halal bertema “Peran Akreditasi LPH dalam Penguatan Ekosistem Halal”,
Mahdalena menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Loka PJPH Provinsi NTB untuk mendorong pelaku UMKM di Kota Bima segera mengantongi sertifikat halal.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Muhammadiyah Bima, Sabtu (14/11/2026), menghadirkan para pelaku UMKM Kota Bima. Kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan pemahaman mengenai regulasi, mekanisme, dan pentingnya sertifikasi halal dalam menghadapi kebijakan wajib halal serta persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Dalam sambutannya, Direktur Standardisasi Halal PJPH Provinsi NTB, Heni Rusmiyati, SS, ME, menegaskan pentingnya masyarakat memahami urgensi sertifikasi halal, termasuk mengetahui jenis produk yang wajib dan tidak wajib memiliki sertifikat halal.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Hj. Mahdalena atas dukungan dan kepeduliannya terhadap penguatan ekosistem halal di daerah.Heni mengungkapkan, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 memberikan perpanjangan waktu sertifikasi halal bagi pelaku UMKM hingga 18 Oktober 2028. Kesempatan tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha untuk mempersiapkan dan meregistrasikan produk halal mereka.
Sementara itu, Hj. Mahdalena menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Karena itu, pelaku UMKM harus terus didorong agar mampu berkembang, meningkatkan kualitas produk, serta memiliki daya saing yang lebih kuat melalui sertifikasi halal.
Menurut Mahdalena, sertifikat halal bukan sekadar dokumen untuk memenuhi ketentuan pemerintah, melainkan menjadi jaminan, nilai tambah, sekaligus modal kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.
“UMKM kita harus naik kelas. Jangan hanya mampu memproduksi dan menjual, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, standar keamanan, serta jaminan kehalalan produknya. Sertifikasi halal menjadi salah satu kunci agar produk UMKM semakin dipercaya masyarakat dan memiliki peluang lebih luas untuk menembus pasar,” tegas Mahdalena.
Ia juga mengingatkan agar pelaku UMKM tidak memandang proses sertifikasi halal sebagai beban. Sebaliknya, hal tersebut harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan profesionalitas usaha dan memperkuat posisi produk lokal di tengah persaingan pasar.Mahdalena mengungkapkan, sosialisasi sertifikasi halal di Kota Bima telah memasuki tahun kedua.
Konsistensi tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk mengawal penguatan ekosistem halal sekaligus memastikan pelaku usaha mendapatkan akses informasi dan pemahaman mengenai proses sertifikasi.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Mahdisin, SH.I, MH., Kepala Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum, SDM dan Humas BPJPH, terkait Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai landasan hukum, ketentuan, serta kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.Penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Regulasi ini menjadi pijakan penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.Melalui kegiatan tersebut, Hj. Mahdalena berharap semakin banyak UMKM di Kota Bima yang memiliki kesadaran untuk mengurus sertifikasi halal. Ia juga mendorong sinergi antara pemerintah, BPJPH, pendamping halal, dan pelaku usaha agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih mudah serta menjangkau lebih banyak UMKM. (Editor: Abdul Syukur, ST)
