KOTA BIMA, LENSA POS NTB – Komitmen memperkuat ekosistem halal sekaligus meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus didorong Kapoksi Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Mahdalena, SS, MM. Melalui kegiatan Diseminasi Wajib Halal bertema “Peran Akreditasi LPH dalam Penguatan Ekosistem Halal”, Mahdalena menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui Loka PJPH Provinsi NTB untuk mendorong pelaku usaha di Bima segera mengantongi sertifikat halal.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Serba Guna Muhammadiyah Bima, Sabtu (14/11/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan jaminan produk halal. Bahkan, dalam kegiatan pagi ini, lima UMKM di Kota Bima mendapatkan sertifikasi halal sebagai bentuk nyata dukungan terhadap penguatan ekosistem halal dan peningkatan daya saing produk lokal.
Dalam sambutannya, Direktur Standardisasi Halal PJPH Provinsi NTB, Heni Rusmiyati, SS, ME, menegaskan pentingnya masyarakat memahami urgensi sertifikasi halal, termasuk mengetahui jenis produk yang wajib dan tidak wajib memiliki sertifikat halal. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Hj. Mahdalena atas dukungan dan kepeduliannya terhadap penguatan ekosistem halal di daerah.
Heni mengungkapkan, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2026 memberikan perpanjangan waktu sertifikasi halal bagi pelaku UMKM hingga 18 Oktober 2028. Kesempatan tersebut, menurutnya, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha untuk mempersiapkan dan meregistrasikan produk halal mereka.
Sementara itu, Hj. Mahdalena dalam arahannya menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Dengan mengantongi sertifikat halal, pelaku usaha memiliki nilai tambah sekaligus peluang lebih luas untuk memasarkan produknya.
Mahdalena menegaskan, kegiatan sosialisasi sertifikasi halal di Kota Bima ini telah memasuki tahun kedua. Hal tersebut menjadi bukti keseriusannya dalam mengawal penguatan ekosistem halal dan memastikan pelaku UMKM mendapatkan pemahaman serta akses informasi mengenai proses sertifikasi.
“Memiliki sertifikat halal itu penting. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga memberikan jaminan dan standar bagi produk yang dipasarkan. Ini menjadi modal bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasaran,” demikian penekanan Mahdalena dalam sosialisasi tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami regulasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi implementasi kebijakan wajib halal.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Fitria Setiarini, S.Si., Kasubdit Akreditasi LHLN dan LPH, mengenai Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam Proses Sertifikasi Halal. Dalam paparannya, dijelaskan bahwa LPH memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.
Jaminan produk halal bagi konsumen bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian terhadap produk yang dikonsumsi. Sementara bagi pelaku usaha, label halal menjadi nilai tambah dalam membangun kepercayaan pasar.
Selanjutnya, materi kedua disampaikan Lalu Isna Syamsuri, S.STP., Kepala Loka PJPH Provinsi NTB, dengan tema Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Materi ini memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal serta pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan kebijakan wajib halal.
Melalui kegiatan tersebut, Mahdalena berharap sosialisasi tidak berhenti sebatas penyampaian materi, tetapi berlanjut pada langkah konkret pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Pemberian sertifikasi kepada lima UMKM Kota Bima menjadi salah satu langkah nyata yang diharapkan dapat memotivasi pelaku usaha lainnya. (Editor: Abdul Syukur, ST)
