Oleh: Andi Fardian, M.A., Ph.D. (Cand.)
Pengamat Sosial Politik
Lensa Pos NTB | OPINI – Pada musim kampanye, pasangan calon bupati dan calon bupati menunjukkan dan mencitrakan diri mereka menyatu, menyumblim, dan siap bekerja untuk rakyat dengan loyal, Masyarakat yang mudah terperdaya, akan mudah mempercayai pencitraan itu. Tapi, masyarakat yang cerdas akan menganggap itu adalah salah satu tipu daya politik. Machiavelli dalam The Prince mengatakan, “Men in general judge more from appearances than from reality.” Manusia pada umumnya menilai lebih dari apa yang tampak daripada dari kenyataan. Itulah mengapa mengapa propaganda dan pencitraan politik sering berhasil, karena banyak orang menilai berdasarkan kesan luar.
Penyakit yang menggerogoti rakyat hari ini adalah kebanyakan dari mereka mudah percaya dan terpukau dengan pencitraan dan kesan yang tampak dari luar. Mereka enggan menguliti kapasitas dan kemampuan calon pemimpin. Plato lebih keras lagi mengingatkan, “The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself.” Ketika masyarakat tidak kritis dan menyerahkan penilaian pada pencitraan, mereka berisiko dipimpin oleh orang yang tidak layak. Tapi pada tulisan ini saya tidak membahas itu. Mungkin lain waktu. Kali ini saya mau menulis pembisik bupati, pembisi wakil bupati.
Realitasnya banyak pasangan bupati dan wakil bupati pecah gerbong. Baru tahun pertama sudah pecah gerbong. Kalau sudah begitu, lantas komunikasi dan manajemen kepemimpinan berantakan. Yang kasihan rakyatnya. Mereka bingung. Program dan pembangunan tidak berjalan dengan efektif. Bupati dan wakil bupati masing-masingmempertahankan citra baik dan menyusun strategi untuk menjatuhkan satu sama lain. Bupati mempertahankan posisinya, lantas wakil bupati ingin segera memisahkan diri dan bahkan ingin mengudeta.
Salah satu pihak yang berperan atau berkontribusi bagi pecahnya gerbong ini adalah para pembisik. Bupati punya pembisiknya, wakil bupati pun begitu. Para pembisik bupati membisik pada bosnya untuk berhati-hati dan menghasut bisa saja wakil bupati sedang menyusun strategi untuk menyerobot. Di sisi lain, pada pembisik wakil bupati pun terus menghasut, “Posisi Bapak sebagai wakil bupati, kok, kurang diberi kewenangan. Bapak ‘kan bukan ban serep.” Terhasutlah si wakil bupati.
Pembisik-pembisik ini bekerja dalam senyap dan penuh hasut. Bagi pemimpin yang kuat, ia tidak mudah terpengaruh suara bisikan. Ia akan menaruk kepercayaan pada pasangan satu sama lain. Tapi pemimpin yang mudah terpengaruh justru akan terhasut, lalu menyusun strategi untuk menjegal satu sama lain.
Dalam banyak kasus, para pembisik ini bukanlah orang-orang yang peduli terhadap nasib dan masa depan daerah. Mereka lebih memikirkan posisi, akses, dan keuntungan pribadi. Kedekatan dengan bupati atau wakil bupati menjadi modal untuk memengaruhi keputusan. Setiap kebijakan dilihat dari perspektif: siapa yang diuntungkan, siapa yang tersingkir. Dari situ mereka meniupkan bisikan-bisikan kecil yang lama-kelamaan berubah menjadi kecurigaan besar. Pemimpin yang awalnya saling percaya, perlahan mulai melihat pasangannya sebagai ancaman.
Bisikan itu biasanya datang dalam kalimat yang tampak seperti nasihat. “Bapak harus hati-hati.” “Saya dengar ada gerakan di belakang.” “Kalau dibiarkan, nanti Bapak yang disingkirkan.” Kalimat-kalimat seperti itu sederhana, tapi sangat berbahaya. Kalimat tersebut adalah embrio dari rasa curiga. Dan begitu curiga tumbuh, kerja sama akan retak. Bupati mulai membatasi ruang wakilnya, sementara wakil bupati merasa dipinggirkan dan mencari panggung sendiri.
Akibatnya, energi pemerintahan habis untuk konflik internal. Program yang mestinya dijalankan bersama menjadi setengah hati. Rapat-rapat penuh ketegangan dan hanya menjadi formalitas. Di beberapa daerah, konflik pecah dan berujung pada pengunduran wakil bupati. Keputusan diambil bukan berdasarkan kepentingan publik, tetapi berdasarkan perhitungan politik: siapa yang terlihat lebih menonjol, siapa yang mendapat kredit di mata publik. Dalam situasi seperti itu, pembangunan kehilangan arah. Yang berjalan justru kompetisi diam-diam di dalam gerbong. Gerbong ini pun pelan-pelan retak.
Karena itu, sebenarnya yang paling diuji dalam kepemimpinan daerah bukan hanya kemampuan administratif, tetapi juga kedewasaan politik. Bupati dan wakil bupati harus sadar bahwa mereka dipilih sebagai satu paket, bukan dua kutub kekuasaan yang saling mengawasi. Kalau mereka mudah diprovokasi oleh pembisik, maka yang rusak bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga kepercayaan rakyat yang sudah diberikan melalui pemilihan.
Pada akhirnya, pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mampu menutup telinga dari bisikan yang memecah belah. Ia berani langsung berbicara dengan pasangannya, bukan melalui perantara yang penuh kepentingan. Dari sana, muncul trust satu sama lain. Jika bupati dan wakil bupati mampu menjaga komunikasi dan saling percaya, para pembisik akan kehilangan panggungnya. Tapi jika mereka terus memberi ruang pada bisikan itu, maka pecahnya gerbong hanya soal waktu dan seperti biasa, rakyatlah yang menanggung akibatnya. Konflik dingin dan saling jegal kedua pemimpin adalah bom waktu yang akan menghancurkan daerah.
Dampak paling nyata dari pecahnya hubungan antara bupati dan wakil bupati adalah tersendatnya pembangunan daerah. Ketika dua pemimpin daerah tidak lagi berjalan searah, kebijakan yang seharusnya fokus pada kepentingan rakyat berubah menjadi tarik-menarik kepentingan politik. Keduanya pun saling menyelamatkan gerbongnya. Program pembangunan berjalan setengah hati karena masing-masing pihak ingin menjaga citra dan pengaruhnya sendiri. Akibatnya, banyak agenda strategis tertunda, koordinasi antarinstansi melemah, dan birokrasi menjadi ragu mengambil langkah karena tidak tahu harus mengikuti arah siapa.
Lebih jauh lagi, konflik di pucuk kepemimpinan daerah menciptakan iklim pemerintahan yang tidak sehat. Para pejabat di bawahnya ikut terbelah mengikuti kubu masing-masing. Energi yang seharusnya digunakan untuk merancang kebijakan, mempercepat pelayanan publik, dan membangun daerah justru habis untuk manuver politik internal. Jika kondisi ini dibiarkan, pembangunan daerah akan berjalan lambat, kepercayaan masyarakat menurun, dan kesempatan untuk memajukan daerah justru hilang di tengah pertikaian elite sendiri. Akibat jangka panjangnya adalah tertinggalnya daerah. Bupati dan wakil bupati Anda masih aman-aman? Atau, sudah saling menghabisi di tahun pertama ini? (**)
