Kota Bima, Lensa Pos NTB — Pemerintah Kota Bima bersama BPJS Kesehatan Cabang Bima melakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) PBPU/BP Pemda Kota Bima, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Kota Bima.
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima I Gusti Ngurah Arie Mayanugraha. Melalui addendum tersebut, masa berlaku PKS yang sebelumnya sampai dengan 31 Oktober 2026 diperpanjang menjadi sampai dengan 31 Desember 2026. Perpanjangan ini menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan kepesertaan masyarakat Kota Bima dalam Program JKN serta menjaga akses terhadap pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data Semester I Tahun 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kota Bima telah mencapai 99,05 persen, sedangkan tingkat keaktifan peserta mencapai 87,53 persen dari jumlah penduduk. Capaian tersebut menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendukung pelaksanaan Program JKN.
Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menggerakkan seluruh lini dalam memperluas dan meningkatkan kepesertaan JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi perhatian pemerintah daerah, sementara pekerja, termasuk pekerja sektor swasta, diharapkan mendapatkan kepesertaan melalui pemberi kerja masing-masing.
Sinergi Pemkot Bima dan BPJS Kesehatan diharapkan tidak hanya mengejar tingginya cakupan kepesertaan, tetapi juga meningkatkan angka kepesertaan aktif. Dengan demikian, masyarakat yang telah terdaftar benar-benar dapat memperoleh manfaat perlindungan JKN ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Melalui penandatanganan addendum tersebut, Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE berharap pada tahun 2027 cakupan kepesertaan JKN di Kota Bima dapat mencapai 100 persen, dengan tingkat keaktifan peserta yang semakin meningkat. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Bima bersama BPJS Kesehatan untuk menghadirkan jaminan kesehatan yang semakin menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. (Tim)
