Bima, Lensa Pos NTB – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Raba, Tajudinur, memperkuat pengawasan keamanan sekaligus membenahi pelayanan administrasi melalui inovasi digital LA RUBI (Layanan Rutan Raba Bima). Dua agenda tersebut disampaikan dalam kegiatan sharing and hearing bersama warga binaan, Senin, 9 November 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Tajudinur mengingatkan warga binaan agar tidak melakukan tiga pelanggaran yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban rutan. Ketiganya meliputi penggunaan telepon genggam ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta keributan atau perkelahian antarsesama warga binaan.“Ada tiga hal inti yang tidak boleh dilakukan di dalam, yakni HP ilegal, narkoba, dan keributan atau perkelahian,” kata Tajudinur.
Ia meminta warga binaan ikut menjaga stabilitas lingkungan hunian dengan mematuhi aturan dan membangun interaksi sosial yang baik. Menurut dia, ketertiban tidak hanya bergantung pada pengawasan petugas, tetapi juga kesadaran warga binaan dalam menjalani masa pembinaan.“Kami meminta mereka untuk berinteraksi dengan baik, menjaga hubungan dengan sesama, dan memelihara ketertiban,” ujarnya.
Di luar persoalan keamanan, Tajudinur memperkenalkan inovasi LA RUBI yang tengah dikembangkan Rutan Raba. Sistem berbasis website tersebut dirancang untuk mengintegrasikan pelayanan administrasi agar lebih mudah diakses dan mempercepat proses birokrasi.Salah satu fitur dalam inovasi tersebut adalah SILABA (Sistem Izin Luar Biasa Rutan Raba).
Layanan ini dirancang untuk mempermudah keluarga warga binaan mengajukan permohonan izin luar biasa tanpa harus melalui proses administrasi manual yang panjang.Ada empat jenis kepentingan yang dapat diajukan melalui layanan tersebut, yakni menjadi wali nikah, menghadiri pemakaman keluarga inti, menjenguk keluarga inti yang sakit kritis, serta menghadiri pembagian warisan.
Melalui digitalisasi ini, Rutan Raba menargetkan waktu pemeriksaan berkas dapat dipangkas dari 60 menit menjadi 15 menit. Pemohon nantinya dapat mengisi formulir, mengunggah dokumen persyaratan, serta mengikuti proses verifikasi secara digital.
Tajudinur mengatakan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.“Saya juga menyampaikan kepada mereka tentang inovasi yang kami kembangkan untuk memudahkan pelayanan publik. Salah satunya melalui Program Aksi LA RUBI,” katanya.
Pengembangan LA RUBI menempatkan digitalisasi sebagai instrumen pembenahan administrasi pelayanan. Keluarga warga binaan menjadi salah satu kelompok penerima manfaat dari sistem tersebut, terutama dalam pengurusan izin yang membutuhkan dokumen dan proses verifikasi.
Kegiatan sharing and hearing juga menjadi ruang bagi pimpinan rutan untuk menyampaikan kebijakan secara langsung kepada warga binaan. Selain sosialisasi larangan dan aturan keamanan, forum tersebut digunakan untuk memperkenalkan arah pengembangan pelayanan serta mendorong kepatuhan selama masa pembinaan.Tajudinur menegaskan keamanan dan kualitas pelayanan merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. (Tim)
