Dinilai Arogan dan Gagal Besarkan Partai, Sejumlah Pengurus DPC PKB Kota Bima Desak Aris Dedi Munandar Mundur

KOTA BIMA, LENSA POS NTB – Gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Bima, Aris Dedi Munandar, mulai mencuat. Sejumlah pengurus internal partai secara terbuka menyuarakan desakan agar Aris Dedi Munandar mundur dari jabatannya karena dinilai tidak mampu membawa PKB Kota Bima menjadi lebih maju dan berkembang.

Desakan tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah pengurus menilai pola kepemimpinan Aris Dedi Munandar cenderung arogan dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam membangun partai. Salah satu persoalan yang dipersoalkan adalah pemberhentian Dra. Hj. Ratnawati, MH, yang disebut-sebut memiliki Surat Keputusan (SK) dari DPP PKB sebagai Ketua Perempuan Bangsa (PB) PKB Kota Bima. Para pengurus mempertanyakan keputusan pemberhentian tersebut karena menilai tidak ada alasan maupun pelanggaran yang jelas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kritik serupa juga diarahkan terhadap pemberhentian Usman Hamzah, yang disebut sebagai salah satu kader terbaik PKB Kota Bima. Menurut sejumlah pengurus, pemberhentian tersebut diduga berkaitan dengan kritik yang disampaikan terhadap kinerja ketua DPC. Selain itu, Zainudin yang menjabat sebagai wakil ketua disebut dikeluarkan dari grup komunikasi PKB. Hal serupa juga dialami A. Gani, Sekretaris Dewan Syuro PKB Kota Bima.

Kondisi ini dinilai semakin memperlebar persoalan internal dan memunculkan pertanyaan mengenai ruang komunikasi serta penghargaan terhadap kader di tubuh partai.Tidak berhenti sampai di situ, sejumlah pengurus menyatakan tengah mempersiapkan langkah politik internal berupa mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Aris Dedi Munandar. Langkah tersebut disebut sebagai bentuk akumulasi kekecewaan sekaligus upaya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan DPC PKB Kota Bima. Mereka berharap partai yang seharusnya dibangun dengan semangat kebersamaan, loyalitas, dan keterbukaan tidak justru terjebak dalam konflik internal yang berpotensi melemahkan kekuatan politik PKB ke depan.

Persoalan lain yang turut disorot adalah pengelolaan anggaran yang disebut bersumber dari Hj. Mahdalena. Sejumlah pengurus mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. Namun, persoalan ini masih memerlukan penjelasan, bukti pendukung, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Para pengurus berharap DPP PKB dapat turun tangan melakukan evaluasi secara objektif demi menjaga soliditas dan masa depan PKB Kota Bima. (Tim)

banner 400x130

Pos terkait

banner 468x60