Ada Apa dengan DPP PKB? Dua SK Kepengurusan Kota Bima Diduga Berbeda Isi

KOTA BIMA, LENSA POS NTB – Dua Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengatur kepengurusan DPC PKB Kota Bima menjadi sorotan. Pasalnya, kedua dokumen tersebut tercatat memiliki nomor surat dan isi keputusan yang sama, tetapi justru menampilkan susunan nama pengurus yang berbeda.

Temuan ini mencuat setelah Media Lensa Pos NTB melakukan penelusuran terhadap dua dokumen SK yang sama-sama mengatasnamakan DPP PKB. Secara administratif, kedua dokumen tersebut tampak identik pada bagian nomor surat maupun substansi keputusan. Namun, ketika diteliti lebih jauh, terdapat perbedaan pada komposisi nama dalam struktur kepengurusan DPC PKB Kota Bima.

Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan dan konsistensi dokumen keputusan yang beredar. Terlebih, berdasarkan informasi yang dihimpun Media Lensa Pos NTB, dokumen yang diduga mengalami perubahan susunan pengurus justru menjadi salah satu dokumen yang dibagikan dan beredar di lingkungan internal DPC PKB Kota Bima.

Lantas, bagaimana mungkin dua SK DPP PKB dengan nomor keputusan yang sama memuat susunan kepengurusan berbeda? Apakah terdapat perubahan resmi terhadap struktur kepengurusan, atau justru ada persoalan dalam proses penerbitan maupun peredaran dokumen tersebut? Hal ini membutuhkan penjelasan langsung dari pihak yang berwenang di DPP PKB.

Untuk menelusuri persoalan tersebut, Media Lensa Pos NTB telah melakukan konfirmasi awal kepada Dewan Syuro DPC PKB Kota Bima. Keterangan yang diperoleh menjadi bagian dari proses penelusuran lebih lanjut guna memastikan asal-usul kedua dokumen serta mengetahui kronologi beredarnya SK dengan komposisi pengurus yang berbeda.

Sementara itu, Media Lensa Pos NTB masih berupaya meminta klarifikasi kepada Ketua dan Sekretaris DPC PKB Kota Bima. Konfirmasi juga diharapkan dapat diperoleh dari DPP PKB, khususnya terkait dokumen resmi yang menjadi dasar penetapan susunan kepengurusan DPC PKB Kota Bima.

Persoalan ini penting mendapat penjelasan terbuka agar tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di internal partai. Sebab, SK DPP merupakan dokumen organisasi yang menjadi dasar administratif dan legitimasi kepengurusan di tingkat cabang. Karena itu, setiap perbedaan dokumen perlu dipastikan melalui klarifikasi dari pihak yang memiliki kewenangan.

Media Lensa Pos NTB akan terus menelusuri persoalan ini dan memberikan ruang kepada seluruh pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan. Publik kini menunggu jawaban atas satu pertanyaan mendasar: mengapa dua SK DPP PKB dengan nomor yang sama justru memuat susunan pengurus yang berbeda?. (Tim)

banner 400x130

Pos terkait

banner 468x60