Oleh: Andi Fardian
Batu sandungan paling utama dan kritis untuk Bupati Dompu dari masa ke masa adalah persoalan honorer. Belum ada Bupati yang benar-benar mampu memberikan jalan keluar yang cukup memuaskan untuk menyelesaikan persoalan ini.
Masalahnya ini soal hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat. Janji kampanye untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup juga tak kunjung terealisasikan. Harap maklum, janji politisi ‘kan banyak bohongnya.
Dan, polanya berulang. Ketika Bupati Dompu tidak mampu menyelesaikan persoalan honorer, apa pun alasannya, maka akan menjadi batu sandungan yang membuat ia kalah ketika mencalonkan diri di periode kedua.
Pada masa kepemimpinan HBY, persoalan honorer itu ada. Tetapi cukup bisa diredam dengan program hilirisasi jagung. Perhatian masyarakat sedikit bisa dialihkan. Tapi, ketika istrinya mencalonkan diri jadi bupati, eh, calon wakilnya bikin blunder.
Kalau tidak salah, saat itu si calon wakil mengeluarkan pernyataan yang kurang menyenangkan bagi honorer. Akibatnya? Sang istri HBY kalah. Seandainya si calon wakil bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan blunder terkait honorer, mungkin umi akan menang.
Naik AKJ-Parsan. Baru beberapa bulan para honorer melakukan demonstrasi terkait nasib mereka. Wabup Parsan hadir di demonstrasi itu. Eh, ia justru mengeluarkan pernyataan yang tidak memuaskan honorer. Saya dan Bang Yan Mangandar Putra saat itu sempat komen-komen-an di status saya. Kami sepakat, “Sepertinya AKJ-Parsan tidak akan terpilih di periode kedua.” Karena tidak keluar dari mulut pemimpin daerah terkait rasa aman dan jaminan atas kesejahteraan honorer. Padahal pilkada baru akan dilakukan 3,5 tahun lagi.
Tapi dari jawaban Wabup saat itu, bisa terbaca kepanikan, ia dan bupati tidak tahu harus melakukan apa. Ini sepertinya sudah jadi permasalahan klasik di Dompu: begitu masyarakat turun untuk menuntut kepastian, Bupati dan wakilnya terkesan hilang akal dan tidak punya solusi. Satu-satu cara yang realistis adalah mereka menghindar.
Sekarang persoalan honorer terulang lagi. Ini bom waktu. Para honorer berdemonstrasi lagi. Mereka pun tidak mendapatkan pernyataan yang memuaskan, alih-alih jaminan sosial atas ancaman kehilangan sumber periuk mereka.
Saya membatin kemarin, kalau Pak Bambang tidak bisa memberi kepastian, rasa aman, kebijakan alternatif atas nasib honorer, sepertinya sulit ia menang kalau nyalon di periode kedua.
Saya memahami Pak Bambang tidak bisa berbuat banyak. Karena ini kebijakan dari Pusat. Tapi ‘kan kebanyakan honorer tidak akan mau tahu bahwa itu dari Pusat. Yang mereka tahu adalah Bupati sebagai pemimpin daerah di Dompu harus menjamin kesejahteraan mereka. Karena itu, pemimpin daerah haruslah kreatif dan inovatif menciptakan lapangan kerja. Apa pun caranya.
Ingat, honorer di Dompu adalah pemegang keputusan, apakah Bupati Dompu bisa langgeng memimpin atau tidak. Jika tidak, maka nasibnya, ya, seperti bupati-bupati sebelumnya.
Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah bukan branding atau pencitraan Bupati yang membersihkan parit dan memungut sampah di depan kantor Bupati. Lalu itu dibesar-besarkan oleh tim suksesnya.
Tapi yang jauh lebih substansial adalah bagaimana Bupati menciptakan lapangan kerja. Kalau memungut sampah ‘kan masih bisa dilakukan oleh tukang sapu atau dinas kebersihan.
Seharusnya Bupati fokus pada hal-hal yang jauh lebih penting, seperti memutar otak untuk menciptakan lapangan kerja, berpikir keras bagaimana meningkatkan PAD Dompu yang dari tahun ke tahun hanya mengandalkan pajak, retribusi, dan hasil dari aset daerah. Atau lobilah sana-sini agar ada investor yang mau menanam modal. Bukan membersihkan parit.
Sebanyak apa pun uang untuk membayar suara, eh salah, maksud saya, membayar logistik dan operasional kampanye atau sebanyak apa pun buzzer yang dipelihara, kalau tidak bisa memberi solusi atas nasib honorer dan kesejahteraan rakyat, sepertinya sulit untuk menang lagi. Apakah ada solusi? Nanti kita lanjutkan lagi. (**)
