Lensa Pos NTB, Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan wajahnya sebagai kerja bersama yang nyata, bukan sekadar kebijakan di atas kertas. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat Bank NTB Syariah, Rabu (4/2/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, jajaran Forkopimda NTB, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB, Ketua Satgas Percepatan MBG kabupaten/kota, serta para pimpinan perangkat daerah.
Dari forum itu, terpotret bagaimana Program MBG telah menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat: dapur keluarga, ruang kelas sekolah, hingga pasar-pasar desa.
Hingga saat ini, Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaannya ditopang oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG), melibatkan 2.719 mitra pemasok, serta menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar sepuluh bulan.
Tenaga kerja tersebut mayoritas berasal dari masyarakat sekitar, mulai dari ibu-ibu dapur, pelaku UMKM, hingga petani dan nelayan lokal. Bagi mereka, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga sumber penghasilan yang lebih pasti.
Di tingkat lapangan, dampak ekonomi program ini mulai terasa. Hasil panen seperti jagung, telur, sayuran, dan ikan kini lebih mudah terserap.
Petani yang sebelumnya kesulitan mencari pasar, kini mendapatkan harga yang lebih layak karena adanya kebutuhan rutin dari dapur-dapur MBG.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Kondisi geografis NTB yang terdiri dari ratusan pulau berpenghuni, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menuntut pengelolaan distribusi dan pasokan pangan yang cermat.
Pengendalian harga juga menjadi perhatian agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi di daerah. Dalam konteks tersebut, Program MBG dipahami sebagai sebuah ekosistem: anak-anak memperoleh asupan gizi yang lebih baik, orang tua mendapatkan lapangan kerja, petani memperoleh kepastian pasar, dan ekonomi desa ikut bergerak.
Kerja kolaboratif seperti inilah yang terus ingin diperkuat di NTB—tenang, terukur, dan benar-benar terasa manfaatnya di meja makan masyarakat. (TIM)
