Oleh: Andi Fardian, M.A., Ph.D. (Cand.) – Pengamat Sosial Politik
Lensa Pos NTB, OPINI – Seiring menguatnya konsep welfare pluralism dalam kajian kebijakan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Paul Spicker (1995), negara bukan lagi aktor tunggal dalam melakukan program peningkatan kesejahteraan rakyat. Muncul lima aktor, yaitu public sector, private sector, voluntary sector, mutual aid, dan informal sector. Negara tetap memegang peran penting, namun aktor lain seperti sektor swasta, BUMD, masyarakat sipil, dan komunitas lokal juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyediaan dan penguatan kesejahteraan sosial. Hanya saja, realitanya aktor-aktor ini terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah jalan sendiri, korporasi jalan sendiri, LSM jalan sendiri, begitu pula komunitas-komunitas voluntary. Apa penyebabnya? Yang paling utama adalah ego sektoral. Meminjam istilah dosen saya di Fisipol UGM, Krisdyatmiko, “Banyak aktor, banyak program, banyak uang, tetapi tidak saling terkoordinasi.” Hasilnya, program dan uang tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan.
Program Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu instrumen nyata peran non-negara dalam pembangunan kesejahteraan. Saya melihat berbagai aktor di Dompu terkesan tidak terkoordinasi. BNI dan BRI punya program CSR-nya sendiri, Pegadaian juga begitu. BPD juga demikian. Beberapa perusahaan juga berjalan sendiri-sendiri. Pelaksanaannya cenderung parsial, tidak terkoordinasi, dan lebih bersifat jangka pendek. Akibatnya, dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Dana-dana ini seharusnya, jika dikumpulkan dan diarahkan dengan lebih baik, dapat mengatasi berbagai persoalan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah (Pemda) bisa memaksimalkan peran dan kontribusi aktor non-negara dengan langkah-langkah yang terukur dan jelas.
Saya mengusulkan agar Pemda Dompu membentuk Forum CSR daerah. Jika istilah CSR dianggap terlalu akademis, bisa menggunakan Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Sederhananya, melalui forum ini pemerintah daerah dapat menjadi koordinator. “Eh, BRI, kamu punya dana CSR berapa? Pegadaian punya berapa? PT STM punya program apa saja? Kamu, BPD, punya dana berapa? LSM-LSM lokal pun begitu.” Dana-dana itu dikumpulkan, lalu dikelola agar tepat sasaran.
Apa manfaat Forum CSR bagi Dompu jika terbentuk? Pertama, terbangunnya sinkronisasi antara program CSR dan agenda pembangunan daerah. Melalui Forum CSR, pemerintah daerah dapat menyampaikan prioritas pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan sektor pertanian dan peternakan, serta pengembangan UMKM lokal. Dengan demikian, program CSR tidak berjalan di luar konteks, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif mewujudkan tujuan pembangunan daerah.Kedua, Forum CSR memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien.
Dana CSR yang selama ini tersebar dalam berbagai program kecil dan tidak berkelanjutan dapat dirancang secara bersama untuk mendukung program yang berdampak jangka panjang. Bagi Dompu, ini berarti CSR dapat diarahkan pada pembangunan kapasitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, dan penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, bukan sekadar bantuan sesaat.Ketiga, Forum CSR berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya mekanisme koordinasi dan pelaporan bersama, masyarakat Dompu dapat mengetahui arah, bentuk, dan hasil program CSR yang dijalankan.
Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus mendorong perusahaan agar lebih konsisten dan bertanggung jawab dalam melaksanakan komitmen sosialnya.Keempat, Forum CSR memperkuat partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat tidak lagi diposisikan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dalam konteks Dompu, keterlibatan tokoh masyarakat, kelompok tani, kelompok perempuan, dan pemuda akan membuat program CSR lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Sekian dulu. Ini sudah malam. Besok kita lanjutkan lagi. Jujur saja, saya sedikit gelisah karena saya melihat ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Pemda Dompu untuk mensejahterakan rakyat, tanpa harus mengambinghitamkan suatu alasan, “Kami keterbatasan dana. Dari Pusat ada efisiensi.” (**)
