Oleh: Andi Fardian, M.A – Pengamat Sosial Politik
Lensa Pos NTB, OPINI – Di kelas Teori Perubahan Sosial, saya juga belajar terkait jenis-jenis perubahan, antara lain: evolusi, revolusi, transformasi, development, reformasi, sampai involusi. Sejujurnya saya baru mendengar istilah yang terakhir ini. Sebelum saya jauh membahas perihal involusi yang akan saya gunakan dalam menjelaskan kondisi pendidikan di kabupaten Dompu, saya ingin berbagi perspektif bahwa tidak semua perubahan bermakna perkembangan ke arah yang lebih baik. Ada kondisi yang mengalami perubahan, tapi justru tidak memberi dampak atau kontribusi positif atau perkembangan pada suatu obyek. Suatu perubahan tidak selamanya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas suatu obyek. Ada perubahan yang menyebabkan peningkatan secara kuantitatif, tapi tidak secara kualitatif. Padahal idealnya dan memang yang diharapkan adalah bahwa suatu obyek yang dikenai suatu perubahan harus mengalami peningkatan secara kualitatif.
Involusi, sederhananya, adalah suatu perubahan yang secara kuantitatif menunjukan peningkatan, tetapi secara kualitatif tidak menunjukkan peningkatan. Itulah involusi. Kondisi involusi dapat dipakai untuk menjelaskan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Kita dapat menggunakan instilah involusi untuk menjelaskan keadaan dalam dimensi sosial, politik, budaya, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. Pada tulisan ini saya ingin menjelaskan kondisi pendidikan di Dompu, daerah asal saya yang justru mengalami involusi—yang selanjutnya secara hipotetik saya justru berpendapat mengarah pada kemerosotan. Makin ke sini, ada banyak sekali sekolah yang dibangun. Sekolah-sekolah swasta juga banyak bermunculan. Bahkan sepertinya tren pembangunan sekolah swasta baru di masa yang akan datang menunjukkan peningkatan.
Saya mengambil contoh di desa asal saya, yaitu desa Ranggo. Ada minimal 8 sekolah dasar saat ini. Belum lagi sekolah menengah pertamanya. Dahulu, ketika saya masih duduk di sekolah dasar bahkan sampai tahun 2008—sebelum saya keluar dari desa saya—jumlah SD, SMP, dan SMA di desa saya hanya 9 sekolah. Jika dibandingkan sekarang, jumlah sekolah bahkan bertambah sampai mencapai 50 persen. Sejujurnya jumlah sekolah tidak ideal atau tidak sebanding dengan jumlah penduduk, dalam arti bahwa jumlah sekolah terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah anak yang akan masuk sekolah.Apa akibat dari banyaknya sekolah yang dibangun itu? Saya melihatnya justru menimbulkan masalah baru. Setiap ajaran baru guru-guru di setiap sekolah berkeliling kampung mencari calon murid baru, bahkan “menyogok” orangtua dan siswa dengan menjanjikan pemberian subsidi biaya seragam dan kebutuhan lainnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ada yang menjanjikan pemberian beasiswa. Kalau tidak begitu, maka perjuangan dan perebutan siswa baru tidak akan berhasil dimenangkan.
Praktik seperti ini sudah dianggap lumrah, dan hampir semua sekolah melakukannya (setidaknya di desa asal saya). Menjelang ajaran baru seperti ini, baik SD maupun SMP, kepala sekolah dan guru-gurunya, sudah bersiap-siap bergerilya mencari orangtua dan anak. Tidak cukup umur sedikit tidak masalah untuk siswa SD.Apakah di desa lain juga melakukan praktik yang sama? Jika jumlah sekolah makin banyak dan jumlah anak yang masuk sekolah sedikit—salah satunya karena belum cukup umur—maka demi mempertahankan eksistensinya, sekolah mau tidak mau melakukan praktik merayu orangtua agar mau memasukan anaknya ke sekolah tersebut.
Kalau Anda punya informasi, saya sangat menghargai jika Anda mau berbaginya. Dari sepintas, seolah-olah makin banyak sekolah yang dibangun menandakan bahwa kesadaran pendidikan bagi baik pada masyarakatnya. Pendapat saya justru tidak selamanya seperti itu. Boleh jadi unsur komersialisasi adalah pertimbangan pertama. Memperbaiki pendidikan hanyalah formalitas dan dijadikan pembungkus dari niat dasar. Kalau Anda mau membantah, silakan. Sederhananya adalah membangun sekolah bukan karena perhatian kepada pendidikan, tetapi demi mendapatkan keuntungan finansial dari pemilik modal. Itulah yang dinamakan kapitalisasi dalam dunia pendidikan.
Tulisan ini seharusnya saya publikasikan pada medio 2019, tapi kemudian saya mengurungkan niat. Saya berpikir alangkah baiknya saya mengobservasi dan mewawancara beberapa pihak terkait di daerah asal saya. Alangkah baiknya jika opini ini didukung oleh data primer. Akhir 2019 kemarin saya mengunjungi beberapa sekolah. Saya tanyakan beberapa hal terkait praktik merayu orangtua agar mau memasukan anaknya ke sekolah tersebut. Seorang kepala sekolah mengeluh, “Susah sekarang Nak Andi. Kalau dulu waktu zaman Anda, satu kelas bisa mencapai 40 siswa, dan itu bisa mencapai 4 kelas. Kalau sekarang, alih-alih sebanyak itu. Jumlah siswa satu kelas tidak sampai 15 orang.” Kepala sekolah tersebut adalah guru saya waktu sekolah dulu. Ia menyampaikan kondisi betapa buruknya praktik pendidikan di daerah. Mau tidak mau mereka harus menyusun strategi; apapun bisa ditempuh, yang penting bisa mendapatkan siswa.
Apa akibatnya? Seorang guru mengeluh, “Kalau dulu saya tidak perlu mencari sekolah lain untuk mencukupi jam mengajar saya yang 24 jam dalam seminggu itu. Kalau sekarang, ibaratnya harus mengais ke sekolah lain.” Bahkan dia bisa mengajar di 2-3 sekolah untuk mencukupi itu. Kondisi yang dialaminya itu juga dialami oleh separuh guru di Dompu, terutama guru yang sudah tersertifikasi. Orangtua saya juga termasuk. Selain kepala sekolah dan guru, saya juga mewawancara seorang yang bekerja di dinas terkait. “Sebenarnya praktik tersebut kami tahu, tapi, ya, mau bagaimana lagi, jumlah sekolah makin banyak, tapi jumlah murid baru tidaklah banyak.” Kondisi di atas itulah yang kemudian saya namai sebagai involusi pendidikan. Di Dompu sedang mengalami kondisi ini.
Tentu ini kondisi yang buruk. Boleh jadi ini yang menyebabkan kualitas pendidikan di Dompu kalah saing dari kabupaten dan kota lain di NTB. Jangan dulu bicara skala nasional Indonesia. Apakah jumlah sekolah yang makin banyak otomatis meningkatkan kualitas pendidikan di Dompu? Bagi saya, tidak. Alih-alih kualitas pendidikan, dari segi kuantitas saja sedang berada pada kondisi yang keliru. Sekolah-sekolah hanya fokus bagaimana caranya mendapatkan murid dan guru direpotkan untuk mencukupi jam mengajar. Apakah setelah mendapatkan murid, masalah selesai? Tidak. Sekolah sudah harus menyiapkan strategi agar pada tahun ajaran baru yang akan datang bisa mendapatkan murid. Kalau tidak, sekolah akan “habis” dan kalah dalam perebutan. Yang kasihan adalah sekolah negeri. Itu tentu saja dalam hal pendanaan. Kalau sekolah swasta ‘kan bisa menentukan iuran, ini, dan itunya sehingga mereka lebih fleksibel dan survive. Kalau sekolah negeri tidak boleh sembarang. Nanti ditegur oleh “orang atas”, kata seorang kepala sekolah lain yang saya wawancarai.
Apa yang bisa disarankan untuk pemerintah daerah setempat? Yakni, sebelum memberikan izin pendirian sekolah, tolong dipertimbangkan secara matang dampak negatifnya. Jumlah sekolah yang banyak belum tentu memberikan efek positif bagi kualitas pendidikan. Boleh jadi, eh, sudah ada buktinya maksud saya, justru menambah masalah baru. Persaingan yang tidak sehat antarsekolah dalam mendapatkan murid justru makin ruwet. Belum lagi guru-guru harus fokus mencari jam mengajar. Kalau tidak, ya, sertifikasi tidak akan cair. Guru juga butuh kesejahteraan. Lebih baik jumlah sekolah sedikit, tapi sarana dan prasarananya terjamin dan guru makmur serta lebih fokus mengajar, daripada jumlah sekolah makin banyak tapi praksis pendidikan justru makin buruk.
O iya untuk mahasiswa yang fokus dan rajin menentang pemerintah atau rektornya agar tidak menerapkan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan, jangan hanya lancarkan demo untuk kampusnya. Itu coba diperhatikan masalah di daerah. Boleh jadi jumlah sekolah yang banyak—terutama sektor swasta—didasari oleh makin menguatnya kapitalisasi dalam bidang pendidikan. (*)
