Kota Bima, Lensa Pos NTB — Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji menjadi perhatian dalam Dialog Bisnis dan Keuangan Haji yang digelar di Kota Bima, Minggu (9/8/2026). Kegiatan mengusung tema “Sinergi untuk Dana Haji yang Produktif dan Berkeadilan” tersebut menghadirkan Hj. Mahdalena, SS., MM., Anggota DPR RI sekaligus Kapoksi VIII Fraksi PKB, sebagai salah satu narasumber. Selain itu, hadir Ibu Mutiah dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI) secara daring melalui Zoom Meeting, serta H. Eka Iskandar, M.Si., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima.
Dialog yang diikuti sekitar 100 peserta ini menjadi ruang untuk membahas berbagai aspek pengelolaan dana haji, termasuk pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola dana haji, legislatif dan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Mahdalena menekankan pentingnya pengelolaan dana haji secara amanah, profesional, produktif dan berkeadilan.
Menurutnya, dana haji merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan jamaah. Ia menilai, pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji perlu terus diperkuat. Karena itu, forum dialog seperti ini menjadi penting untuk membuka ruang komunikasi sekaligus memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat. “Dana haji merupakan amanah masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, transparan, aman dan memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah,” ujar Hj. Mahdalena.
Sementara itu, Mutiah dari BPKH RI juga sebagai narasumber secara virtual melalui Zoom Meeting. Kehadirannya memberikan penjelasan langsung dari BPKH mengenai pengelolaan keuangan haji. Pembahasan diarahkan pada bagaimana dana haji dapat dikelola secara produktif dengan tetap memperhatikan prinsip syariah, keamanan, kehati-hatian dan kemanfaatan. Pengelolaan dana haji yang baik diharapkan mampu memberikan nilai manfaat secara berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga amanah dana yang berasal dari masyarakat.
Sementara itu, H. Eka Iskandar, M.Si., Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Bima, memberikan perspektif dari sisi pelayanan dan kepentingan jamaah haji di daerah. Kehadiran ketiga narasumber dengan latar belakang berbeda tersebut memberikan perspektif yang lebih lengkap kepada peserta, mulai dari sisi kebijakan dan pengawasan, pengelolaan keuangan haji hingga pelayanan kepada jamaah.
Dengan peserta sekitar 100 orang, dialog juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan pertanyaan dan aspirasi terkait pengelolaan dana haji. Melalui dialog tersebut, para peserta diharapkan semakin memahami bahwa pengelolaan dana haji membutuhkan tata kelola yang profesional, transparan dan bertanggung jawab.
Tema “Sinergi untuk Dana Haji yang Produktif dan Berkeadilan” sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak agar pengelolaan dana haji dapat terus diperkuat dan memberikan manfaat yang optimal bagi jamaah. Hj. Mahdalena berharap forum seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai keuangan haji serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. (Editor : Abdul Syukur)
