Kabupaten Dompu, Lensa Pos NTB – Pemerintah Kabupaten Dompu bersama Kejaksaan Negeri Dompu resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu, Kamis (30/4/2026), sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berlandaskan hukum.
Kegiatan ini digelar berdasarkan undangan resmi Bupati Dompu Nomor: 100.3.7.1/25/Kum/2026 tanggal 29 April 2026, sekaligus menjadi wujud nyata penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Inspektur Inspektorat, Sekretaris DPRD, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur RSUD, serta para Kepala Bagian lingkup Setda Dompu.
Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. “Melalui kerja sama ini, kami berharap seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan lebih optimal dan percaya diri, karena didukung oleh pendampingan serta pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri Dompu,” ujarnya.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Dompu menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemerintah daerah melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai kewenangan yang dimiliki. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, transparan, serta meminimalisir potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pembangunan.
Di sisi lain, Inspektorat Kabupaten Dompu menilai MoU tersebut sebagai langkah penting dalam mendukung fungsi pengawasan dan pencegahan. Sinergi antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum diyakini akan semakin memperkuat mitigasi risiko hukum serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.
Ke depan, Inspektorat Kabupaten Dompu akan terus mengawal implementasi MoU ini melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas perangkat daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Dompu. (TIM)
