Bima, Lensa Pos NTB – Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima mendukung agenda YAPPIKA ActionAid, YISA Ambalawi Mbojo dan OPD teknis menyusun peta (roadmap) sekolah rusak di Kabupaten Bima.
Sekretaris Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Fathurahman mengatakan, pemerintah daerah menyadari pentingnya peta sekolah rusak agar penanganan infrastruktur pendidikan berbasis data sehingga OPD setempat akan mendukung agenda penyusunan roadmap sekolah rusak yang belum dimiliki Kabupaten Bima.“Untuk penyusunan roadmap sekolah itu memang kita perlukan, sekarang penyusunan kebijakan berbasis data.
Kita melakuklan pemetaan sekolah mana saja yang perlu ditangani dan skala prioritasnya,” ujar Fathurahman di Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, Selasa (23/6/2026).
Menurut dia, penyusunan roadmap sekolah rusak penting sehingga bisa menjadi landasan bagi pemerintah daerah memperjuangkan penanganan sekolah rusak. Pada sisi lain sarana prasana yang baik menjadi bagian tak terpisahkan untuk mewujudkan iklim sekolah yang aman dan nyaman.
“Karena sarana baik itu berkaitan erat dengan anak-anak sehingga anak-anak itu termotivasi untuk datang ke sekolah. Mendapatkan sekolah yang aman,” ujarnya.Fathurahman menyebut untuk mewujudkan sekolah aman, pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan YISA Ambalawi dan YAPPIKA ActionAid.“Mitra kerja seperti ini sangat kami harapkan, karena dari kami untuk memenuhi kebutuhan semuanya karena banyaknya satuan pendidikan cukup sulit. Coba sedikit satuan pendidikan, kita dapat percepat target, karena banyaknya sekolah.
Tidak lebih dari 20 persen yang bisa kita sentuh (perbaiki), sehingga lima tahun atau bahkan lebih dari lima tahun baru bisa kita sentuh,” ujar dia.Ia mengungkapkan, penanganan sekolah rusak di Kabupaten Bima saat ini juga terimbas pemangkasan transfer ke daerah (TKD).
Pada tahun 2024 Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bima untuk menangani sekolah rusak mencapai Rp40 miliar lebih. Kemudian pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp91 miliar lebih, namun pada saat pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemotongan TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) eamark berkurang menjadi Rp9 miliar.“Kalau tahun 2025 masih lumayan, kemarin Rp91 miliar, sekarang tinggal Rp9 miliar DAU eamark kita (Kabupaten Bima).
Untuk DAK sangat berkurang, imbas pengurangan TKD ini dan mereka (pemerintah pusat) mengarahkan untuk pembangunan sekolah rusak melalui anggaran revitalisasi,” kata Fathurahman.
Mantan Kepala Bidang Dikmen ini juga mengungkapkan, partisipasi dan kolaborasi lembaga nonpemerintahan di Kabupaten Bima menangani literasi dan numerasi berdampak positif dalam mendorong capaian literasi di sekolah dampingan dan Kabupaten Bima secara umum.“Capaian literasi dan numerasi tetap kita dorong. Kita berkolaborasi dengan stake holder, termasuk YAPPIKA, YISA dan INOVASI. Diawali dengan kepala sekolah,” katanya.Pada tahun 2026, Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima menargetkan capaian litearsi mencapai angka di atas 60 persen atau level kuning.“Literasi tahun lalu 59 persen.
Target kita tahun ini naik sedikit 60-an persen di level kuning. Naik sedikit, mudah-mudahan bisa naik sedikit di angka 60-an untuk tahun-tahun mendatang. Insya Allah dengan adanya YISA, YAPPIKA dan INOVASI kita sama-sama bergerak untuk bisa menggenjot naiknya literasi, numerasi dan pendidikan karakter kita di Kabupaten Bima,” harap dia.
Pada bagian lain Wakil Bupati Bima, dr H Irfan Zubaidy juga mendukung agenda YISA, YAPPIKA ActionAid bersama OPD terkait Dinas Dikbudpora dan Bappeda Litbang Kabupaten Bima menyusun peta sekolah rusak. Salah satunya dalam mempercepat penyusunan data valid sekolah rusak di Kabupten Bima. (Tim)
