GUBERNUR NTB, YTH : Bapak Gubenur, enam bulan yang lalu saya diundang untuk menjadi salah satu pembicara di Yogyakarta yang membahas tentang perekonomian NTB yang merosot. Diskusi tersebut diinisiasi oleh salah satu organisasi kemahasiswaan Lombok di Yogyakarta. Pembicaranya ada tiga, yaitu: akademisi asal Lombok, ekonom, dan saya. Saya berharap pembicara-pembicara ini akan mampu menyampaikan ulasan dan kritik yang membangun. Sebab, ada banyak persoalan yang menyangkut hajat hidup masyarakat NTB.
Jumlah pengangguran di NTB dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Saya sebenarnya agak malas membaca data BPS. BPS terlalu sempit menerapkan definisi pengangguran terbuka. Total pengangguran di NTB pada tahun 2025 mencapai 97.930-an. Saya skeptis. Saya yakin jumlah pengangguran di NTB jauh lebih banyak dari itu. Jumlah lapangan kerja di NTB tidak naik signifikan. Coba Bapak tengok di pulau seberang. Dalam beberapa bulan terakhir ini memanas. Banyak demonstrasi. Mengapa? Mereka bingung harus bekerja apa. Sederhana saja, urusan perut memanggil. Sebijak apa pun rakyat, kalau lapar, ya, mengamuk, pak.
Tapi nyatanya diskusi tersebut tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Dua pembicara selain saya hanya fokus membahas Lombok dan perekonomian Lombok. Saya menyeletuk, “Kita ini sebenarnya membahas tentang Lombok atau NTB?” Karena panitia tidak enak hati, mereka minta maaf. Tapi karena dua pembicara ini sudah terlanjur membuat paparan dengan lokus Lombok, ya, sudah, substansi diskusi menjadi hilang. Wong, yang mereka bahas adalah Lombok. Tapi karena saya menyela di tengah mereka menyampaikan materinya dan mungkin mereka tidak enak hati juga, mereka, kedua pembicara ini memaksa-maksakan diri mengaitkan-ngaitkan dengan konteks NTB.
Saya sinis dan menunjuk muka mereka, “Anda, akademisi, tidak usah memaksakan diri mengait-ngaitkan.” Keadaan pasti keluar konteks. Kalau mereka terus memaksakan mengaitkan, pasti ngawur, alih-alih representatif mencerminkan keadaan NTB secara keseluruhan. Sesuatu yang sulit saya lakukan adalah berbasa-basi. Suasana kebatinan saya yang merasa kesal melihat ketidakadilan tidak bisa dipahami oleh teman-teman yang asli Lombok.
Tapi memang begitulah adanya. Saya yang asli Bima-Dompu ini sejak dulu terus berupaya berbaik sangka bahwa siapa pun gubernurnya, akan membangun secara adil. Tapi, kalau dilihat-lihat, kok, rasa-rasanya benar juga dugaan saya. Saya mulai berpikir bahwa memang ketidakadilan dalam pembangunan di NTB itu benar adanya. Terlalu Lombok-sentris. Tapi, saya berharap Bapak akan bersikap adil. Yang dibangun tidak hanya Lombok, tapi juga Sumbawa.
Saya merenung, akar ketimpangan pembangunan di Pulau Lombok dan Sumbawa adalah karena memang kita sudah diskriminatif sejak dari alam bawah sadar. Tidak banyak orang yang berani mengatakan ini, karena mungkin tidak enak. Ketika orang-orang bicara tentang NTB, maka fokus dan tolok ukurnya Lombok. Kalau sudah maju di Lombok, maka dianggap maju pula di Sumbawa sana. Padahal tidak begitu. Seharusnya indikator yang dipakai berbeda. Hampir semua aspek. Pendidikan, ya, begitu. Perekonomian, begitu. Literasi, ya, begitu. Literasi kita bobrok. Tapi sebagian dari teman-teman saya ketika kuliah di Mataram dulu, yang sekarang mengekor pada Bapak mungkin akan denial terkait data-data ini. Mereka akan mencari berbagai alasan untuk melawan pernyataan saya. Saya lagi dan lagi paham, tugas mereka adalah menyenangkan hati atasan dan bos. Sungguh sulit bagi mereka untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya.
Kalau dibilang NTB sudah maju, tidak juga. Kami, sebagian dari diaspora NTB melihat provinsi ini tertinggal dari provinsi dengan kategori serupa. Kita bisa lihat NTT dan Bali. Tapi, mungkin bagi orang-orang yang tinggal di NTB, akan melihat dan menganggap provinsi ini sudah maju. Saya pun memahami, yang terkurung dalam kandang akan melihat kandangnya luas dan bagus. Kalau dari luar, akan beda lagi perspektifnya.
Berangkat dari uraian di atas, saya juga merenung, bagaimana Bapak bisa mewujudkan jargon “NTB Makmur Mendunia”? Bagaimana cara Bapak mewujudkan NTB yang makmur sedangkan dalam beberapa bulan terakhir ini, di NTB bagian timur sana terus memanas. Rakyat menuntut lapangan kerja. Atau, Bapak menggunakan indikator kemakmuran di Pulau Lombok? Karena rakyat di Pulau Lombok sudah makmur, Bapak menganggap sudah makmur juga di Pulau Sumbawa? Begitukah? Pengangguran di NTB mencapai 100 ribuan. Bagaimana cara terukur Bapak mewujudkan kemakmuran itu? Saya belum nyampe cara berpikirnya.
Di sisi lain, bagaimana Bapak ingin mewujudkan NTB yang mendunia, sedangkan di Pulau Sumbawa bagian timur sana, hampir setiap minggu rakyat memblokir jalan. Apakah kita bisa mewujdukan jargon mendunia itu dengan kondisi masyarakat yang seperti ini? Ayolah, pak. Apakah Bapak bisa membawa NTB mendunia dengan keadaan seperti ini? Mari berpikir yang realistis dan terukur.
Tapi lagi-lagi saya memahami, seperti yang dikatakan oleh Mario Cuomo yang demokrat-liberal itu, “You campaign in poetry; you govern in prose.” Bapak sedang menuju status politisi paripurna. Bapak pasti paham bagaimana menggunakan jargon dan bahasa untuk menarik dukungan rakyat. Saya tersenyum melihat Bapak kampanye di Bima-Dompu atau bertemu dengan rukun keluarga Bima, Bapak kerap mengenakan peci adat Bima. Strategi politik budaya Bapak menarik dukungan masyarakat Bima-Dompu berhasil. Tapi okelah, itu sah-sah saja. Bapak is on that way.
Bapak Gubernur, saya ingin melihat sesuatu yang baru dan progresif dari Bapak dalam memimpin NTB. Yang orang butuhkan adalah makan. Tidak ada cara lain, kecuali dengan cara menyiapkan lapangan kerja. Jargon “makmur mendunia” itu utopis: terdengar surgawi, tapi saya tidak yakin bisa diwujudkan. Mungkin akan laku di masyarakat di kategori tertentu, tapi tidak akan laku di kategori lain. Sekarang, bagaimana caranya menyiapkan lapangan kerja agar tidak banyak rakyat yang menjadi pengangguran adalah yang terpenting.
Saya berharap teman-teman saya yang dulu kritis di kampus, dan sekarang berada di dekat Bapak bisa bersikap apa adanya dan tidak menerapkan Asal Bapak Senang. Lihatlah di pulau seberang, pak. (**)
