Oleh: Andi Fardian (Mahasiswa Ph.D by Research)
Lensa Pos NTB, OPINI – Sewaktu di hotel tadi pagi, saya bertemu dengan seorang mahasiswa Jurusan Pariwisata. Ia menceritakan pengalaman memalukan yang ia alami di daerahnya. Beberapa bulan yang lalu, ia membawa 13 dosen ke daerahnya untuk melakukan penelitian tentang kepariwisataan dan kebudayaan. Konon, daerah tersebut dipilih karena dianggap memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Menurut dosen-dosen itu, objek wisatanya menarik, tetapi tidak berkembang. Tapi, ia merasa dipermalukan lewat sikap pemerintah dan masyarakat yang terlibat. Sikap pemerintah dan masyarakat setempat menunjukkan etos kerja yang rendah dan memalukan.
Etos kerja yang rendah dan memalukan itu tercermin dari sikap malas berusaha, enggan menjemput peluang, tidak menjaga komitmen, kerja asal-asalan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sikap-sikap seperti ini hanya akan menghambat peluang baik dan memperbesar risiko kemunduran.
“Memangnya kamu berasal dari daerah mana?” tanya saya. Ia menyebutkan nama daerah asalnya. “Coba ceritakan pengalaman tidak mengenakkanmu itu,” pinta saya lagi. Berceritalah ia. Niat para dosen ini baik untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Mereka akan memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata. Berhubung daerah ini juga tergolong miskin, para akademisi punya niat untuk memberikan masukan praktis. Dengan jaringan yang luas, para dosen ini awalnya berniat membantu menghubungkan dengan pemerintah pusat, salah satunya Kementerian Pariwisata. Tapi kemudian tidak jadi karena mahasiswa tersebutk kapok dan melarang.
Namun, ketika beberapa hari para dosen berada di sana, pemerintah daerah justru acuh tak acuh. Seolah-olah mereka tidak membutuhkan saran dan masukan untuk membangun daerah. Si mahasiswa ini malu sekali pada tamu-tamu tersebut.
Pada acara hari pertama, kepala dinas pariwisata setempat sempat hadir. Yang memalukan, kata mahasiswa ini, adalah ketika kepala dinas pariwisata bertanya hal-hal dasar yang sebenarnya sudah seharusnya dikuasai oleh seorang kepala dinas. Mahasiswa ini juga bercerita bahwa pada saat itu ada salah satu dosennya yang sinis, “Sekelas kepala dinas, kok, tidak tahu hal-hal dasar seperti itu.”
Namun itu belum seberapa memalukannya. Yang lebih memalukan adalah ketika kepala dinas mengajukan pertanyaan, “Apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan pariwisata di daerah ini?” Kendati para dosen itu datang untuk memberi masukan, pertanyaan semacam itu tidak pantas keluar dari mulut seorang kepala dinas. Anda ’kan kepala dinas. Seharusnya tahu dan visioner apa saja yang harus dilakukan.
Ada juga seorang anggota legislatif setempat yang hadir. Tetapi para dosen itu paham. Omongan politisi tidak boleh dipercaya penuh. Anggota legislatif tersebut dinilai hanya mencari panggung dan omongannya terlalu besar, tidak sesuai kenyataan.
Kegiatan dilakukan selama seminggu. Para dosen itu tidak diterima dengan layak. Mereka juga menginap di penginapan yang kurang memadai, tetapi hanya itu yang paling layak di daerah tersebut. Wajar saja pariwisatanya sepi. Bagaimana orang mau datang berwisata ke daerah tersebut kalau akomodasi dan transportasinya tidak memadai?
Saya cek Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pengangguran di daerah tersebut. Ternyata PAD-nya sangat rendah. Tingkat penganggurannya juga sangat tinggi. Loh, apa hubungannya etos kerja yang memalukan dengan PAD dan tingkat pengangguran? Ada hubungannya. Meskipun mungkin tidak ada teori yang meneliti atau membahas hubungan ini, saya punya pendapat sendiri.
Bagi saya, PAD yang rendah menunjukkan pemerintah daerah yang minim kreativitas dan inovasi untuk membangun daerah. Bupatinya malas belajar. Tidak ada visi yang jelas untuk memberdayakan potensi-potensi tersembunyi daerah. Jadi, murni hanya mengandalkan PAD mainstreamm (pajak daerah, retribusi, denda, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan), dan dana perimbangan dari pusat. Bahasa sederhananya, bupati tidak punya inovasi. Pintarnya hanya omong politik. Gesek sana, gesek sini. Paling-paling menang karena membeli suara. Si bupati juga tidak punya kemampuan manajerial yang mumpuni. Modalnya hanya pencitraan: cek gorong-gorong dan bakar sampah. Jadi, wajarlah PAD rendah karena tidak ada upaya lebih untuk mencari sumber-sumber lain. Dan, malas, nihil kreativitas dan inovasi, serta tidak memiliki visi yang jelas mencerminkan betapa rendahnya etos kerja di daerah tersebut.
Lantas, apa hubungan tingkat pengangguran yang tinggi dengan pengalaman sial mahasiswa di atas? Ya, ada. Daerah yang masyarakatnya memiliki etos kerja rendah hanya akan berjalan di tempat dan menunggu disuapi oleh pemerintah. Masyarakat dengan etos kerja rendah tertinggal dari masyarakat yang lebih giat bekerja dan berinovasi. Mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan karena minim keterampilan dan motivasi untuk berkembang. Kondisi ini selaras dengan pengalaman sial mahasiswa tadi, di mana peluang yang ada justru tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal akibat tingginya tingkat pengangguran.
Setelah kembali ke Semarang (mahasiswa ini kuliah di Semarang), ada beberapa dosen yang menyampaikan empati terhadap kondisi daerah tersebut. Meskipun merasa tidak diterima dengan layak, mereka masih merencanakan untuk melakukan beberapa program di daerah itu. Tetapi mahasiswa ini melarang. “Tidak usah, Bu. Saya justru yang kapok.” Sikap pemerintah daerah yang acuh tak acuh dan etos kerja yang rendah justru menjadi penghambat bagi daerah untuk mendapatkan rezeki dan akses pembangunan dari berbagai jaringan.
Di akhir obrolan, saya memberi saran kepada mahasiswa ini agar tidak usah kembali ke daerah asal. Ini saran yang sangat realistis. Ilmu dan pengalaman yang didapatkan di Semarang akan ter-downgrade ketika kembali ke daerah dengan atmosfer etos kerja yang rendah. Ia pun mengiyakan, “Saya memang berencana untuk tetap di Jawa, Pak.” Masalah membangun daerah tidak harus kembali, tapi bisa juga dilakukan dari luar.
Etos kerja di daerah Anda bagaimana? Malas-malasan, kerja asal jadi, tidak punya kreativitas dan inovasi? Atau, sebaliknya? (**)
