Oleh: Andi Fardian – Penerima Penghargaan Young Leader dari UNICEF PBB
OPINI | Lensa Pos NTB – Saya sering miris ketika menyaksikan sebagian doktor dan profesor yang kalau bertemu penguasa—entah itu bupati, menteri, gubernur, atau presiden—mereka itu menundukkan dirinya, sehingga terkesan merasa posisinya lebih rendah dari pemimpin yang terpilih jalur politik itu. Bahkan, saya melihat mereka memberi sikap menghamba. Apa setakut itu pada pemimpin politik? Apa setakut itu dengan potensi dikucilkan? Meminta foto bersama? Bagi saya itu manusiawi. Mungkin para intelektual itu sedang menjadi dirinya yang manusiawi. Tapi, kalau saya boleh sarankan, sebisa mungkin itu hindari. Elegan demi menjaga sakralnya ilmu di atas segala-galanya.
Lalu, ada berkomentar, “Bukan. Mereka bukan takut, tapi hormat.” Saya jawab, “Menghormati orang lain tidak seperti itu. Ada cara yang lebih elegan kalau mau memberi hormat pada orang lain.” Ini mungkin perasaan saya saja dan tidak mewakili pandangan kolektif. Tentu saja sangat debatable.
Pada beberapa kesempatan, saya juga sampaikan pada teman-teman sarjanawan. Kalau kalian bertemua penguasa atau pemimpin politik, bersikaplah yang elegan dan sewajarnya. Tidak usahlah kalian itu menunduk. Bersikaplah yang elegan. Saya tahu kalian mungkin mengharapkan posisi, peran, dan kecipratan pekerjaan dari penguasa, tapi lakukan dengan cara yang sewajarnya. Ketika kalian menunduk pada penguasa, manusiawi akan muncul kesan “Oh, orang ini bisa dikendalikan.” Ingat! Kerja-kerja politik, salah satunya, adalah perihal menguasai lawan bicara. Insting politik adalah menaklukan orang lain.
Yang harus dihindari adalah agar jangan sampai intelektual menggadaikan harga dirinya. Intelektual punya ilmu yang itu adalah antribut yang selalu membersamai. Tidak elok jika harus menunduk pada penguasa atau pemimpin politik. Para intelektual seharusnya tidak perlu takut kehilangan ini dan itu, sebab mereka membawa dan memiliki ilmu.
Sekali lagi, Anda-anda tidak perlu menunduk. Jagalah kehormatan ilmu yang dimiliki dan disandang. Bersikaplah sewajarnya. Tidak pantas manusia takut pada manusia lain. Para intelektual harus menjaga marwah dan kesakralan ilmu. Lalu, kalau ada yang berkomentar bahwa adab di atas ilmu. Dalam konteks ini kalimat bijak itu tidak relevan pada tulisan ini.
Saya juga mengerti ini berkaitan dengan relasi kuasa. Sebagian orang menganggap penguasa lebih tinggi posisinya dan memiliki power. Sehingga, ini menciptakan perasaan segan. Tapi, menurut saya, perasaan akan superioritas-inferioritas seharusnya dibuang jauh-jauh dari pikiran para intelektual. Anda punya ilmu yang harus dijaga marwahnya.
Masalahnya bukan pada siapa yang memegang jabatan, tetapi pada bagaimana kita menempatkan diri sebagai manusia berilmu. Ilmu itu bukan sekadar gelar yang mengikuti di depan atau belakang nama, melainkan sikap hidup yang memandu cara berpikir dan bertindak. Ketika seorang intelektual kehilangan keberanian untuk berdiri sejajar atau muncul perasaan inferioritas pada penguasa, maka di situlah ilmu mulai kehilangan wibawanya. Relasi dengan penguasa seharusnya dibangun dalam kerangka dialog, bukan subordinasi. Sebab, ilmu dan kekuasaan idealnya saling mengoreksi, bukan saling menundukkan. Jika yang terjadi justru sebaliknya, maka ada yang keliru dalam cara kita memaknai posisi intelektual itu sendiri.
Saya sering berpikir, jangan-jangan kita terlalu lama hidup dalam kultur feodal yang diwariskan secara halus dan terus direproduksi. Kultur yang menempatkan jabatan sebagai sesuatu yang sakral, sementara ilmu dianggap sekadar pelengkap. Padahal, dalam banyak peradaban maju, justru intelektual menjadi penyeimbang kekuasaan, bahkan pengkritik paling tajam ketika kekuasaan mulai melenceng. Di situ letak kehormatan seorang sarjanawan, ia tidak mudah dibeli, tidak mudah ditundukkan, dan tidak mudah diatur oleh kepentingan sesaat. Kalau hari ini kita melihat banyak intelektual kehilangan posisi tawarnya, bisa jadi karena sejak awal mereka sendiri yang merelakan itu. Mereka menukar kebebasan berpikir dengan kenyamanan yang sifatnya sementara.
Saya tidak mengatakan bahwa semua harus bersikap konfrontatif terhadap penguasa. Tidak. Ada ruang kolaborasi yang sehat dan produktif. Tapi kolaborasi itu harus dibangun di atas kesetaraan, bukan ketergantungan. Intelektual tetap harus punya jarak kritis, agar tidak larut dalam arus kekuasaan yang seringkali pragmatis. Ketika jarak itu hilang, maka yang tersisa hanya pembenaran demi pembenaran. Di titik itu, intelektual tidak lagi menjadi penjaga nilai, melainkan berubah menjadi alat legitimasi. Dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar sikap menunduk secara fisik.
Kita perlu kembali melakukan refleksi, untuk apa kita berilmu. Kalau hanya untuk mendekat pada kekuasaan dan mencari keuntungan pribadi, maka itu pilihan, tetapi jangan berharap ilmu itu tetap dihormati. Harga diri intelektual bukan sesuatu yang bisa ditawar-tawar, apalagi digadaikan demi akses atau posisi. Ia harus dijaga, bahkan ketika itu membuat kita tidak nyaman atau tidak populer. Sebab, yang akan dikenang bukan seberapa dekat kita dengan penguasa, tetapi seberapa teguh kita menjaga integritas sebagai manusia berilmu.
Terakhir, saya hampir lupa. Saya berdoa agar para intelektual dijauhkan dari sikap menjilat dan meminta-minta jabatan pada penguasa. Jika itu terjadi, marwah dan wibawa ilmu tergadaikan dan terjun bebas. (**)
